Jayapura, WAGADEI — Peringatan 64 tahun penandatanganan Perjanjian Roma pada 30 September 1962 menjadi momen yang sarat emosi di Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) di Padang Bulan, Abepura, Rabu, (30/9/2026) siang. Ratusan mahasiswa mengibarkan Bendera Bintang Kejora di tiang bendera halaman kampus, sekaligus menyuarakan seruan terkait hak penentuan nasib sendiri dan panggilan tanggung jawab kemanusiaan.
Bendera Bintang Kejora berkibar di tengah barisan mahasiswa yang memegang spanduk dan poster bertuliskan: “Mendesak intervensi Dewan HAM PBB ke West Papua”, “Self Determination for West Papua”, serta “Vatikan–Roma harus bertanggung jawab atas ajaran sosial Gereja Katolik”. Selain itu, peserta juga membentangkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para mahasiswa menegaskan penolakan untuk menurunkan bendera tersebut.
“Kita tidak akan menurunkan Bintang Kejora ini. Bendera ini berdiri karena banyak orang mati, anak kecil ditembak, mama-mama ditembak, hutan dan tanah direbut. Siapa pun yang berani menurunkannya, berarti ia adalah pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua,” ujar salah satu orator.
Orator lainnya menyoroti peran Gereja Katolik terkait perjanjian yang dianggap membawa penderitaan bagi masyarakat Papua selama puluhan tahun.
Sekitar pukul 15.00 WIT, situasi berubah tegang ketika aparat kepolisian memasuki lingkungan kampus membawa unit water cannon dan pasukan Dalmas untuk menurunkan bendera. Negosiasi yang dilakukan sebelumnya tidak mencapai kesepakatan. Saat aparat mulai menurunkan bendera, massa melempari petugas dengan batu, memicu kericuhan yang menyebar hingga menutup akses Jalan Raya Abepura–Sentani.
Polisi kemudian merespons dengan melepaskan gas air mata dan mengerahkan water cannon guna membubarkan massa. Dua orang diamankan pihak kepolisian, salah satunya diketahui memanjat tiang untuk memasang bendera. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen menyatakan langkah ini diambil atas permintaan pihak rektorat demi menjaga ketertiban dan proses belajar mengajar tetap berjalan.
Hingga petang, ketegangan masih terasa di kawasan Abepura. Aksi ini menjadi pengingat bahwa luka sejarah serta tuntutan kemanusiaan dan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua masih menjadi isu yang terus diperjuangkan di tengah ruang-ruang pendidikan. (*)
