Timika, WAGADEI – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakor Tekrenbangda) Bapperida se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 ditutup dengan kesepakatan besar.
Setelah tiga hari dibahas di Hotel Horison Ultima Timika, 11–13 November 2026, forum ini menyepakati 31 rekomendasi pembangunan untuk ditindaklanjuti pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di Papua Tengah.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, jajaran OPD provinsi, serta seluruh kepala Bapperida dari delapan kabupaten: Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak.
Rakor dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Dalam sambutan itu, Gubernur menekankan perencanaan adalah fondasi pembangunan. Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar: kualitas SDM, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga pemerataan pembangunan sampai ke distrik dan kampung.
“Mari kita tinggalkan ego sektoral dan memperkuat semangat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang damai, beradab, bermartabat dan berkelanjutan,” kata sambutan Gubernur.
Gubernur juga menekankan enam poin strategis:
1. Sinkronisasi perencanaan provinsi dan delapan kabupaten
2. Program prioritas selaras kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat
3. Data pembangunan yang akurat sebagai dasar kebijakan
4. Koordinasi lintas perangkat daerah yang kuat
5. Optimalisasi Otsus untuk Orang Asli Papua
6. Monitoring dan evaluasi yang memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran
Kenapa 31 rekomendasi itu penting?
Kepala Bapperida Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si mengatakan forum ini digelar bukan sekadar untuk koordinasi rutin.
Menurutnya, ada ironi pembangunan yang harus dijawab bersama. APBD Papua Tengah tergolong tinggi secara nasional, tetapi indikator pembangunan masih tertinggal. Stunting masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, inovasi daerah masih minim dan IPM masih rendah.
“APBD kita cukup tinggi secara nasional. Tetapi kalau kita lihat angka-angka, stunting kita masih tinggi, kemiskinan juga tinggi, inovasi belum banyak kita lakukan, dan IPM masih rendah. Dana besar, tetapi pencapaiannya masih rendah. Ini menjadi persoalan yang harus kita jawab bersama,” ujar Elieser.
Karena itu, lanjut dia, 31 rekomendasi tersebut dirumuskan dari hasil diskusi kelompok dan desk pembahasan per kabupaten. Rekomendasi itu mencakup lima klaster utama:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Provinsi dan kabupaten wajib menyamakan persepsi agar program prioritas tidak jalan sendiri-sendiri. 30d8
2. Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Menjadi prioritas utama. Setiap kabupaten diminta memetakan data ibu hamil, balita, dan keluarga miskin ekstrem secara akurat, bukan berdasarkan asumsi.
3. Penguatan Data dan Inovasi Daerah
Data pembangunan harus divalidasi dan diintegrasikan lewat sistem informasi perencanaan. Inovasi daerah harus mulai dibuat, tidak hanya mengulang program lama.
4. Penguatan Ekonomi Lokal dan Konektivitas
Penguatan ekonomi lokal, konektivitas wilayah, serta peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi fokus bersama. 7703
5. Optimalisasi Dana Otsus dan Ketepatan Jadwal
Dana Otsus harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua, dengan perencanaan yang tepat waktu dan dapat dievaluasi.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi saja, melainkan membutuhkan kerja sama, koordinasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan terkait,” kata Eliezer.
Akan dibawa ke Bupati dan Sekda
Seluruh 31 rekomendasi itu akan dibawa ke tingkat pimpinan daerah, yakni kepada para bupati dan sekretaris daerah di masing-masing kabupaten, untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan anggaran maupun program kerja.
Elieser menegaskan, hasil diskusi dalam Rakor akan diolah menjadi rekomendasi konkret dan disampaikan kepada bupati dan sekda sebagai bahan pertimbangan menentukan kebijakan pembangunan. 30d8
Perwakilan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba, dalam forum itu mengingatkan agar sinergi lintas daerah diwujudkan lewat program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput.
“Diperlukan sinergi lintas daerah melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput,” ujarnya.
Dengan disepakatinya 31 rekomendasi ini, Pemprov Papua Tengah berharap perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi sekadar seremonial, tetapi menghasilkan program yang sinkron, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kampung-kampung. (*)
Rakor Tekrenbangda, Bapperida Papua Tengah, 31 Rekomendasi Pembangunan, Papua Tengah, Timika, Eliezer Yogi, Meki Nawipa
