Timika, WAGADEI – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah mendorong delapan kabupaten untuk tidak lagi menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) sekadar menampung daftar keinginan.
Ke depan, Musrenbang harus tematik. Artinya, setiap usulan harus masuk dalam satu tema besar pembangunan: Papua Tengah Sehat, Papua Tengah Cerdas, dan Papua Tengah Produktif.
Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Bapperida se-Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar di Timika, 11-13 November 2026.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan kementerian, BPKP, para kepala OPD provinsi dan seluruh kepala Bapperida dari delapan kabupaten: Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak.
Selama ini, kata Kepala Bapperida Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP, M.Si banyak usulan kabupaten yang tumpang tindih, tidak berbasis data, dan tidak nyambung dengan kewenangan provinsi.
Akibatnya, program jalan sendiri-sendiri. Kabupaten usulkan A, provinsi kerjakan B, pusat punya prioritas C.
“Musrenbang tematik ini untuk memotong itu. Kalau temanya Sehat, semua usulan harus menjawab persoalan kesehatan. Kalau temanya Produktif, harus menjawab ekonomi masyarakat,” ujar Elieser.
Dalam Rakortek tersebut, Bapperida menegaskan tiga hal yang wajib dipakai 8 kabupaten:
1. Satu Tema, Satu Sasaran
Tidak ada lagi usulan yang mengambang. Setiap program harus jelas: mau menurunkan stunting, mau menurunkan kemiskinan ekstrem, atau mau meningkatkan ekonomi lokal.
2. Berbasis Data, Bukan Asumsi
Papua Tengah saat ini menghadapi stunting yang masih tinggi, sekitar 32,5 persen, dan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi prioritas nasional. Karena itu, usulan harus berangkat dari data kampung, bukan dari meja rapat.
3. Sinkron Provinsi-Kabupaten
Usulan kabupaten harus selaras dengan program provinsi dan program nasional. Jangan sampai 8 kabupaten membuat 8 arah yang berbeda.
Pesan Gubernur Meki
Dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Otsus, Ukkas, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan perencanaan adalah fondasi pembangunan.
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar: kualitas SDM, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga pemerataan pembangunan sampai ke distrik dan kampung.
Gubernur menekankan enam poin strategis sinkronisasi perencanaan provinsi dan 8 kabupaten, program prioritas selaras kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat, data pembangunan yang akurat sebagai dasar kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah yang kuat, optimalisasi Otonomi Khusus untuk Orang Asli Papua dan perencanaan yang tidak sekadar seremonial, tapi menghasilkan rekomendasi konkret.
“Forum ini jangan hanya seremonial. Harus melahirkan kesepakatan yang benar-benar menyentuh masyarakat di kampung,” kata Gubernur dalam sambutan itu.
Selama tiga hari, peserta Rakortek membahas evaluasi pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan integrasi data lewat sistem informasi perencanaan, identifikasi masalah di setiap kabupaten, serta penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut.
Perwakilan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba, dalam forum itu mengingatkan soal isu strategis yang harus jadi fokus bersama tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan ekonomi lokal dan konektivitas wilayah, serta peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Diperlukan sinergi lintas daerah melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput,” ujarnya.
Menurut Yogi, Bapperida berharap, dengan Musrenbang tematik, hasil Musrenbang 2027 nanti tidak lagi menghasilkan puluhan usulan yang tidak bisa dieksekusi.
Sebelumnya, pada Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 yang digelar April 2026 lalu di Nabire, dari 8 kabupaten terkumpul 80 usulan prioritas: 40 usulan Otsus dan 40 usulan RKPD. Setelah diverifikasi, sebagian besar diakomodir, sebagian tidak direkomendasikan karena tidak sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan pola tematik, Bapperida ingin memastikan setiap rupiah Otsus dan RKPD benar-benar menjawab masalah yang sama di 8 kabupaten.
“Peta pembangunan bukanlah garis di atas kertas. Ia adalah jejak kaki dari Nabire hingga Mulia, asap dapur di Moanemani, dan suara anak yang harusnya tumbuh lebih tinggi dari gunung-gunungnya sendiri,” kata Elieser. (*)
