Luar biasa, 517,9 juta untuk pengungsi Papua dari penonton film Pesta Babi  

(Dari kiri ke kanan) Pdt. Yahya Lagowan bersama tim dari Sinode Kingmi saat menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada 19 Juni 2026. ©️Tim Penyalur Bantuan Kemanusiaan
(Dari kiri ke kanan) Pdt. Yahya Lagowan bersama tim dari Sinode Kingmi saat menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada 19 Juni 2026. ©️Tim Penyalur Bantuan Kemanusiaan

NABIRE, WAGADEI.ID – Tim kolaborasi film “Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita” telah menyerahkan uang tiket sukarela senilai Rp517.928.770 dari para penonton untuk menjadi bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi internal di Papua.

Sejak awal musim nonton bareng (nobar), uang tiket sukarela tersebut dimaksudkan untuk solidaritas ini. Pengungsi internal Papua berasal dari daerah-daerah yang menjadi lokasi operasi militer Indonesia atau aktif konflik bersenjata, seperti Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya (Kabupaten Maybrat).

Namun, dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya akses pengungsi terhadap bantuan, tim Pesta Babi memutuskan beberapa titik sebaran pengungsi.

Bacaan Lainnya

Melalui Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan uang lantas disalurkan kepada para pengungsi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada medio Juni lalu.

Di Papua Tengah, bantuan kemanusiaan diserahkan kepada pengungsi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada 16 Juni dan kepada pengungsi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 18 Juni. Tim penyalur bantuan kemanusiaan di lokasi ini yakni Pdt. Yahya Lagowan, Pdt. Warius Enumbi, Pdt. Elianus Tabuni, dan seorang staf Sekretariat Sinode Kingmi.

“Ini anak-anak Tuhan–mereka membuat film Pesta Babi dan memberi sumbangan untuk yang sedang dalam pengungsian. Mereka tidak bisa datang ke sini dan meminta kami yang datang mengantarkan bantuan kemanusiaan,” ujar Pdt. Yahya Lagowan, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua di hadapan para pengungsi di Sugapa seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Wagadei.id di Nabire, Papua Tengah, Senin (6/7/2026).

Pendeta Yahya Lagowan dan timnya yang pergi ke Kabupaten Intan Jaya berhadapan dengan situasi yang sangat tidak aman. Sejumlah pesawat nirawak (drone) berkeliaran, termasuk di tempat tim menginap dan di sekitar gereja yang menjadi lokasi warga mengungsi.

Sebuah granat yang dijatuhkan meledak di sekitar lokasi para mama mencuci ubi, hingga dua perempuan menjadi korban.

Selain peristiwa ini, menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, setidaknya ada enam rangkaian peristiwa kekerasan di Intan Jaya sepanjang Mei-Juni 2026. Hari-hari penuh kekerasan akibat operasi militer Indonesia di Tanah Papua memakan korban hampir saban hari, termasuk mereka yang merupakan warga sipil: ibu hamil, bayi, anak-anak, pendeta, guru, tenaga kesehatan, pilot, dan lainnya. Situasi tersebut juga kian memaksa orang Papua menjadi pengungsi di tanah sendiri.

Berdasarkan catatan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), sejak 2018 hingga saat ini, jumlah pengungsi internal di Tanah Papua mencapai 122.932 jiwa. Angka ini belum termasuk yang meninggal di lokasi pengungsian akibat kondisi yang terus memburuk. Salah satu gelombang pengungsi terbesar berasal dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Tim kedua penyalur bantuan kemanusiaan, yang terdiri dari Pdt. Marthen Keiya, Pdt. Nataniel Tabuni, dan Pdt. Yairus Elopere, juga menyalurkan bantuan untuk para pengungsi Nduga di dua titik pengungsi di Wamena (Ilekma dan Kimbim), Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, pada 17-18 Juni.

Lokasi kedua ini menjadi tujuan mengungsi oleh warga dari dua distrik di dekatnya, yakni Yigi dan Mbulmu Yalma.

“Kami datang dalam rangka membawa sesuai dengan apa yang mereka [penonton Pesta Babi] minta. Kami tidak tambah-tambah dan tidak kurangi, tapi sesuai yang mereka minta–para penonton Pesta Babi, sehingga kami salurkan barang ini. Barang sudah sampai di sini. Kami punya tugas di kantor Sinode, hanya tangisan yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Dengan adanya [bantuan] demikian ini, kami berani datang kunjungi ibu dan bapak. Kalau tangan kosong, bertemu dengan kami punya umat ini, kami juga rasa sedih,” kata Pdt. Marthen Keiya, saat menyalurkan bantuan kepada para pengungsi di Distrik Mbua.

Tim kolaborasi film Pesta Babi berterima kasih atas solidaritas para penonton untuk para pengungsi internal Papua. Kendati uang tiket sukarela sudah tersalurkan menjadi bantuan kemanusiaan, persoalan ini jelas masih jauh dari selesai.

Operasi militer di Tanah Papua kini bahkan membesar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, seiring dengan berlangsungnya proyek strategis nasional pemerintah Indonesia.

Dengan dalih swasembada pangan dan energi, pemerintah menyasar tanah dan hutan seluas 2,5 juta hektare milik masyarakat adat untuk dikonversi menjadi sawah, kebun tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Semua berjalan dengan penempatan ribuan personel militer yang ditugasi mengamankan proyek dari protes masyarakat adat.

Namun masyarakat adat masih berjuang dengan berbagai cara–dari mendirikan palang dan salib merah hingga menggugat ke pengadilan–dan membutuhkan solidaritas dari publik.

“Sudah terlalu banyak kematian, penderitaan, dan air mata tumpah di Tanah Papua. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri. Kami mengajak para penonton Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita untuk bersama-sama mendesak pemerintah Indonesia melakukan demiliterisasi di Papua; menghentikan segala proyek eksploitatif yang merampas tanah Masyarakat Adat dan menghancurkan hutan, termasuk yang berlabel proyek strategis nasional; dan melakukan dialog damai yang setara antara Indonesia dan Papua,” ujar Yuliana Lantipo dari tim kolaborasi film.

Pendeta Yahya Lagowan mengimbuhkan, “Negara perlu bertanggung jawab melindungi masyarakat sipil dan mencari solusi untuk bagaimana menyelesaikan konflik ini. Militer dan moncong senjata itu bukan solusi. Kami orang Papua juga merasa negara perlu sekali mengevaluasi pembangunan untuk Papua. Hutan dan tanah yang besar di Papua bukan tanpa pemilik. Ini semua dari nenek-moyang turun-temurun, punya batas-batas, dan sudah diwarisi oleh semua suku bangsa di Papua ini. Tidak ada tanah yang kosong. Jika negara mau membawa perusahaan masuk, tanya dan hargai orang Papua sebagai pemiliknya.” []

Pos terkait