*Oleh: Benidiktus Bame, pemuda asal Mare,Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya
Sejak dua puluh tahun lalu masyarakat suku Mare di Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya tidak berubah. Lika-liku kehidupan mereka merupakan perjalanan penuh emosional dan tidak selalu stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mare sangat rendah, dan angka stunting tinggi.
Kondisi tersebut menunjukan tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan rasa aman, dan mendorong pemerataan pembangun. Pembangunan sebatas omongan manis saat kampanye di musim pilkada. Ini tantangan berat bagi orang Mare di Kabupaten Maybrat. Padahal orang Mare memiliki 68,202 hektare hutan.
Sepanjang orang Mare tidak bersatu, maka sumber daya manusia dan stunting akan terus memburuk di Distrik Mare.
Penulis menemukan sejumlah masalah berdasarkan hasil survei tentang quality of life masyarakat suku Mare. Maka dari itu, perlu adanya intervensi Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Beberapa aspek yang digali dalam survei tersebut, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan infrastruktur.
Dari aspek ekonomi, penghasilan petani masyarakat suku Mare memiliki penghasilan kurang dari Rp500 ribu (100%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat suku Mare tergolong rendah. Rendahnya penghasilan juga berpengaruh terhadap kualitas hidup.
Masyarakat suku Mare didominasi oleh petani sebesar 81.4%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kondisi ini mencerminkan karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan.
Pekerjaan sebagai petani juga berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Total persentase rata-rata ekonomi masyarakat suku Mare berada di atas 94.4 % paling tinggi di Maybrat. Hal ini menunjukkan ekonomi orang Mare masih buruk.
Faktor penyebab utama kualitas hidup masyarakat suku Mare kurang optimal adalah akses jalan, dengan presentasi 62,9%, secara dominan menjadi hambatan utama aktivitas perekonomian mereka.
Selain itu, kondisi jalan telah dirasakan seluruh masyarakat Mare dan berdampak langsung pada proses pendistribusian hasil pertanian dan mobilitas masyarakat. Masyarakat mengalami kendala akses selama bertahun-tahun.
Hambatan akses jalan juga berdampak pada peningkatan biaya transport dengan presentasi 72.9%. Kondisi ini menjadi beban nyata bagi masyarakat suku Mare. Karena biaya yang tinggi akan berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Keterbatasan akses jalan membatasi peluang kerja masyarakat di luar wilayah mereka dengan presentasi 57.1%. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan mobilitas menjadi penghambat utama dalam memperoleh pekerjaan. Sehingga kondisi ini berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat.
Dampak jalan dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya yang berdampak langsung ke masyarakat suku Mare.
Akses jalan yang buruk mempersulit masyarakat, terutama anak-anak, dalam menjangkau fasilitas pendidikan dengan presentasi 87,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi geografis menjadi tantangan dalam pendidikan.
Hambatan ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi sekolah dan beberapa sekolah di Distrik Mare terancam ditutup karena kekurangan murid.
Angka putus sekolah di Mare saat ini sangat tinggi. Data yang diperoleh tahun 2020–2026 tercatat 534 anak putus sekolah di Mare.
Berdasarkan Permendikbud 47 tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana bahwa setiap sekolah dasar dibuka khususnya untuk daerah 3T jumlah siswa minimal 15 orang per kelas maksimal 28 siswa per kelas.
Akan tetapi, di Mare satu kelas terdapat 5 sampai 6 siswa per kelas. Artinya, sekolah-sekolah ini tidak memenuhi syarat.
Dalam bidang kesehatan, masyarakat mengalami kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Presentasinya 62.9%, Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Lambatnya penanganan medis dipengaruhi oleh faktor akses jalan.
Dalam bidang budaya, masyarakat menyadari pentingnya pembinaan budaya bagi generasi muda, dengan presentasi 51,4%. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pengaruh budaya luar.
Pembinaan diperlukan untuk menjaga nilai lokal agar budaya orang Mare tidak hilang. Dengan demikian, pelestarian budaya menjadi penting.
Oleh karena itu, Coram Populo di depan publik perlu tersampaikan isi hati masyarakat suku Mare karena ini menjadi sebuah ancaman serius masa depan orang Mare di Kabupaten Maybrat.
Di luar Maybrat orang mengampanyekan generasi emas menyambut Indonesia emas 2045. Namun, masih adakah anak-anak Mare lain yang akan sampai di tahun 2045?
Pertanyaan ini sekaligus menjadi refleksi kita bersama. Bahwa perlu ada intervensi dari semua pihak terhadap masa depan generasi Mare.
Permasalahan di atas memerlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Maybrat, demi memperbaiki kualitas hidup orang Mare secara efektif dan efisien.
Dengan demikian, masalah di atas telah menjadi atensi bersama, khususnya Pemerintah Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam tulisan ini, penulis menawarkan beberapa solusi.
Pertama, perlu ada proteksi tentang kualitas hidup orang Mare dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan pembangunan infrastruktur;
Kedua, Pemerintah Kabupaten Maybrat perlu mendorong peningkatan jalan yang menjadi keluhan utama masyarakat suku Mare;
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Maybrat perlu meningkatkan jaringan seluler dan lampu penerang di semua wilayah Mare, agar warga dan siswa dapat mengakses segala informasi tentang pendidikan dan harga pasar di Sorong. []
