Jayapura, WAGADEI – Selama pekan perayaan Hari Internasional Penduduk Pribumi pada 9 Agustus 2024, isu-isu pelanggaran terhadap hak penduduk pribumi di West Papua mulai mengemuka ke ruang publik.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengamati dan mencatat beberapa isu penting yang disuarakan oleh berbagai pihak seperti pengambilalihan tanah ulayat oleh pemerintah dan investor, perusakan lingkungan oleh PT. Freeport Indonesia, operasi perusahaan HPH yang memicu penyusutan hutan tropis, penolakan masyarakat Awyu dan Moi terhadap rencana pembukaan lahan perkebunan sawit, dan terbaru adalah penolakan rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memindahkan benda arkeologi Papua ke Cibinong, Jawa Barat.
Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni mengatakan, rangkaian reaksi protes yang dilakukan oleh orang Papua, memberikan indikasi bahwa pemerintah Indonesia sedang menerapkan kebijakan sistematis untuk menghancurkan eksistensi orang asli Papua yang saat ini telah menjadi minoritas di Tanah Papua.
“Kebijakan Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah administrasi dengan alasan afirmasi dan pemerataan rentang kendali pemerintahan, justru membuka peluang migrasi tidak terkendali penduduk dari luar ke Tanah Papua,” katanya Senin, (12/8/2024).
Ia menegaskan, ruang hidup orang Papua semakin sempit karena penguasaan sumber daya alam oleh investor asing dengan dalih peningkatan pendapatan asli daerah, menyebabkan sehingga orang asli Papua semakin termarginal di atas tanah leluhurnya.
“ULMWP mencatat bahwa sebanyak 23.830.632 hektar telah dijadikan sebagai area konsesi bagi 445 perusahaan yang mencakup mineral, minyak, gas, hutan dan perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia, sampai dengan tahun 2015, terdapat 7.478 perusahaan industri dari berbagai sektor yang eksis di Provinsi Papua (tidak termasuk Provinsi Papua Barat),” ujarnya.
Anomali kebijakan politik pemerintah Indonesia dengan dalil pembangunan, sebenarnya merupakan upaya terselubung yang secara sistematis, terstruktur dan meluas, diarahkan untuk meniadakan orang asli Papua dari akar kebudayaan dan identitasnya. Kebijakan ini merupakan bentuk etnosida (ethnocide) yang secara langsung ditujukan kepada orang asli Papua.
Secara budaya orang asli Papua telah membangun relasi yang seimbang dengan Tuhan dan lingkungan sekitar, sehingga nilai-nilai lokal Papua tidak membenarkan adanya tindakan eksploitatif terhadap sumber daya alam, maupun tindakan yang bertentangan dengan ritual religi yang menghargai entitas kekuatan Tuhan beserta seluhur mahluk supra natural yang menempati lingkungan di sekitar kehidupan orang asli Papua.
Menurut dia, maraknya tindakan apropiasi budaya Papua baik di bidang seni maupun penggunaan gelar kepemimpinan tradisional, merupakan bukti nyata upaya etnosida di West Papua.
“ULMWP menyerukan kepada seluruh elemen dan entitas budaya di West Papua agar meningkatkan kepedulian dan kerja sama dalam melindungi sekaligus mempertahankan budaya sebagai jati diri bangsa West Papua. Budaya adalah warisan leluhur dan investasi kita untuk masa depan,” ujar Menase Tabuni. (*)
