Jayapura, (WAGADEI) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengakui pihaknya telah menemui para pucuk pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM di seluruh wilayah Papua.
Dari sejumlah pertemuan itu, pihaknya mendapati pernyataan yang sama oleh Damianus Magai Yogi, Amos Sorondanya dna Fernando Worabai itu saat tim melakukan pemantau dan negosiasi dalam rangka mendorong penyelesaian konflik Papua antara kelompok yang berseberangan negara pemerintah Indonesia dan petinggi negara Republik Indonesia guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan di atas bumi Cenderawasih.
“TPN-PB OPM mau menyelesaikan persoalan Papua yang masih berkepanjangan ini dengan perundingan. Itu setelah kami datangi ke Damianus Magai Yogi, Amos Sorondanya dan juga Fernando Worabai. Di bawah pimpinan ini ada kodap-kodap, kami mau keliling semua kodap tapi inikan waktu tidak cukup. Tapi beberapa kodap kami datangi, kami telah menuliskan pernyataan-pernyaan mereka, bahkan Goliat Tabuni bilang kami mau selesaikan masalah Papua dengan perundingan. Jadi kami tim sudah sampaikan ke Presiden, Gubernur juga komadan Badan Intelejen Negara,” kata Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey dan tim pemantauan dan negosiasi di Papua, Selasa, (23/5/2023) di Kota Jayapura usai luncurkan buku ‘Membuka Ruang Membangun Dialog’.
Ia mengatakan setelah pihaknya melakukan pertemuan dan negosiasi bersama pemerintah dan TPN-PB OPM ternyata kedua pihak sama-sama menginginkan Papua harus menjadi tanah damai akan namun belum ada yang bisa mulai untuk bicara.
“Kedua pihak entah kelompok sipil dan pemerintah inginkan istilah dialog dengan perundindingan kami kira keduanya punya komitmen. Pertanyaannya adalah siapa yang mau memulai, jadi kami menilai Papua bukan daerah konflik tatapi Papua daerah rawan konflik,” katanya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah menawarkan kepada Dewan Gereja Papua atau orang orang yang punya nobel perdamaian, Menkopulhukam dan Presiden Indonesia agar harus ada satu pihak yang membuka dialog.
“Kalau tidak, kekerasan ini akan berlanjut terus. Banyak orang yang tidak bersalah akan mati,” ujarnya.
“Jadi mereka (TPN-PB OPM) itu mau harus perundingan. Dialog dengan perundingan kan sama-sama duduk untuk bicara. Karena itu, kita harap pak Menkopulhukam itu melanjutkan proses ini, pasti pak Menko juga sudah membaca laporan ini, karena kami sudah kirim untuk menyelesaikan konflik di Papua secara dialog. Kalau tidak sebagai pimpinan Komnas HAM Papua sebelum banyaknya korban secepat mungkin harus selesaikan dengan berdialog atau perundingan,” ujarnya berharap. (*)
