Jayapura, (WAGADEI) – Front Mahasiswa dan Rakyat Peduli Papua (FMRPP) menegaskan apabila daerah-daerah yang sedang berkonflik tidak segera diamankan, siap boikot Pemilu 2024.
Hal itu ditegaskan para mahasiswa asal daerah konflik, diantaranya, kabupaten Puncak, Puncak Papua, Lany Jaya ,Nduga, Dogiyai, Deyai, Maibrat, Yahukimo dan Pegunungan Bintang, ketika beraudiens langsung dengan para anggota DPRP di kantor DPRP Papua, Jayapura, Senin (8/5/2023).
“Pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, DPRD dan DPRP, kami minta dan desak segera bentuk tim Pansus bersama untuk mengamankan rakyat sipil di daerah-daerah yang lagi konflik sekarang,” ujar Jekson Tabuni, mewakili mahasiswa lainnya, menyampaikan tuntutan mereka.
Lanjut Jekson mempertanyakan, operasi militer siaga tempur yang diterapkan apakah sudah memiliki surat ijin dari DPRD, DPRP terutama DPR RI atau belum?
“Jika tidak ada, operasi itu harus diberhentikan sebab dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat sipil setempat,” tegas Jekso.
Iban Kogoya, menyambung, sangat mengecam pernyataan Panglima TNI Margono yang menyebut masyarakat dan anak-anak yang berada di daerah-daerah konflik terlibat dalam pergerakan OPM.
“Kami tegaskan itu tidak benar. Justru mereka adalah korban utama. Maka, apabila, DPRD, DPRP dan DPR RI tidak segera mengambil langkah, kami mahasiswa dari beberapa daerah konflik yang tergabung dalam front ini menyatakan sikap bahwa untuk Pilkada tahun 2024, kami siap boikot,” ungkapnya dengan tegas.
Usai menyampaikan dan membacakan beberapa tuntutan diatas, aspirasi mereka diterima oleh Elpis Tabuni dari Komisi 1 DPRP dan Namantus Gwijangge dari Komisi 5 untuk ditindaklanjuti.
