Wamena, WAGADEI – Dewan Pimpinan Daerah I Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Pegunungan gelar rapat pleno I KNPI dalam rangka membahas dan mengecek DPD KNPI II, tentukan tempat Rapimuda, pemilihan panitia Rapimuda dan turunkan carteker bagi delapan kabupaten se Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Sabtu, (20/5/2023).
Dalam rapat tersebut dihadiri pengurus caretaker DPD II KNPI serta pengurus cipayung GMKI, HMI, GMKI, GMNI dan PMKRI Kabupaten Jayawijaya.
Aman Kogoya, sekretris DPD I KNPI Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, dilakukannya kegiatan tersebut atas dasar surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkuham) Republik Indonesia dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait penggunaan logo KNPI.
“Atas mandat itu, kegiatan KNPI dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Aman Kogoya.
Selain itu KNPI Papua Pegunungan keluarkan SK caretaker di 8 kabupaten terdiri dari kabuaten Lanny Jaya, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yalimo dan Pengunungan Bintang.
“Pergi dan konsolidasi pemuda dari kampung hingga yang ada di kota, kembalikan marwa KNPI sebagai laboratorium kader,” katanya.
Ia menambahkan, pemprov Papua Pegunungan dan delapan kabupaten untuk melihat SK dan HAKI yang dikeluarkan pempus melaui Kemenkumham.
”Ini soal harga diri negara, sehingga SK dan HAKI hanya keluar satu kali, ada dibawa kepemimpinan R. Panjaitan di pusat, dan di provinsi Papua Pegunungan bung Herman sebagai ketua caretaker dan bung Aman Kogoya sebagai sekretaris,” katanya.
Diwakili Ketua HMI Kabupaten Jayawijaya, Adi Rumbiak mengatakan, cipayung yang melahirkan KNPI siap bergabung dan mendukung yang legalitas hukumnya jelas dan memiliki HAKI, hak paten menggunakan logo KNPI.
”Jangan lagi ada kubu-kubu, cukup kita dukung yang sudah jelas, kita dukung dibawah komando ketua carteker bung Herman dan Aman Kogoya sebagai sekretaris,” kata Adi.
Dalam rapat pleno I KNPI Papua Pegunungan Unas G. Tabuni ditunjuk sebagai panitia Rapimuda, rencananya akan dilakukan di Wamena.
”Musda provinsi Papua Pegunungan kami sudah sepakat, akan kami lakukan secara bersama dengan teman-teman kubu KNPI Haris Pratama, di situ baru kami lihat mana yang legal dan mana yang illegal. Maka sendirinya akan dibekukan, kami siap menerima kenyataan kalau SK dan HAKI tidak legal,” ujarnya. (*)