Wamena, WAGADEI – DPR Papua Pegunungan menolak pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan. Seharusnya pemerintah pusat menambah anggaran untuk Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru (DOB) juga kondisi letak geografis daerah Papua Pegunungan cukup berbeda dengan lima provinsi lainnya di tanah Papua.
Hal ini dikatakan Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere pada hari Kamis, (13/3/2025), usai melakukan pertemuan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). DPR maupuan TAPD telah menyepakati bersama agar tak boleh melakukan pemangkasan, tapi perlu penambahan anggaran.
“Kami DPR juga menanyakan terkait Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kami dalam pertemuan tanyakan tim TAPD tapi, sikap TAPD tidak merespon baik,” kata Yos Elopere.
DPR Papua Pegunungan telah menyatakan sikap menolak pemangkasan anggaran, sehingga pihaknya pertimbangkan dengan kondisi daerah dan pemotongan dana dengan nilai yang cukup besar.
“Kalo bisa, pemerintah pusat menambah anggaran bukan mengurangi anggaran, melihat kondisi daerah Papua Pegunungan jangkauan semua melalui udara (pesawat) nilai 100 miliar sangat besar,”katanya.
Lanjut dia, pihaknya akan upayakan dengan provinsi lainnya yang ada di Papua untuk secara bersama – sama berjuang agar tidak ada melakukan pemotongan anggaran.
“Untuk Papua Pegungan tetap menolak, tadi kita sudah sepakat lima fraksi dan pimpinan DPR,” katanya.
DPR juga menolak adanya pemindahan ASN soalnya SDM di Papua Pegunungan juga banyak yang memenuhi syarat untuk bekerja di provinsi.
“Di sini juga ada senior yang gologan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan, sehingga tidak perlu adanya mutasi ASN,” katanya. (*)
