Wamena, (WAGADEI) – Tes calon masuk kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2023 di provinsi Papua Pegunungan menuai protes publik terutama dari masyarakat asli setempat. Hal ini dikarenakan dari hasil pengumuman pemeriksaan berkas yang lolos, tidak ada nama keterwakilan anak-anak asli Papua provinsi Papua Pegunungan ditemukan.
Sontak, setelah mengetahui itu masyarakat asli setempat marah dan protes. Berbagai argumen protes lisan maupun tertulis melalui media sosial, mereka sampaikan. Salah satunya, mempertanyakan keberadaan provinsi Papua Pegunungan dimekarkan sebenarnya untuk siapa hingga tes IPDN dapat didominasi non OAP?
“Waww..! hasil tes IPDN 2023 Provinsi Papua Pegunungan didominasi non Papua Amboi, tidak ada angin, tidak ada hujan! Baru pertama buka lowongan tes masuk IPDN Pemprov DOB Papua Pegunungan, sudah langsung diserbu dan didominasi non Papua. Gila benar ini,” tulis Denggen Liriss, salah satu tokoh pemuda Wamena, di Wahtsap Grup dan Facebook, Sabtu (6/5/23).
Dia mengatakan pembukaan penerimaan IPDN adalah yang pertama dilakukan oleh pemerintah provinnsi Papua Pegunungan setelah Provinsi itu dimekarkan. Seharusnya, menurutnya, anak-anak asli setempat yang diprioritaskan dalam perekrutan.
“Bayangkan besok-besok, bagimana nanti dibuka lagi penerimaan lain di provinsi ini? Belum apa-apa OAP sudah seperti tersisih ini. Dari kuota Pemprov Papua Pegunungan yang sebenarnya harus diprioritaskan bagi OAP Lapago malah didominasi oleh kaum non Papua,” ujarnya.
Dia mempertanyakan, jika yang terjadi demikian dan kedepan juga demikian, lalu bagaimana nasib anak-anak OAP Lapago mendapatkan pekerjaan agar dapat menekan angka pengangguran yang tinggi di Papua.
“Sayang sekali. Ya, karena apakah OAP Lapago akan masuk lewat jalur dan kuota dari Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, NTT, Maluku dan lain-lain? Tidak kan. Ini adalah tanda awal yang jelas dan pasti buruk ke depan,” tekannya.
Dikatakan, Pemprov Papua Pegunungan kedepan harus memiliki hati yang pro ke rakyat asli agar dapat merasakan manfaat dari hadirnya DOB provinsi.
“OAP Lapago akan tersisih terus menerus dalam penerimaan apapun bila tdk memiliki pemimpin yang punya hati pro ke rakyatnya sendiri. Sedih memang, belum apa-apa saja sudah begini. Apakah untuk seperti ini DOB muncul? Jawabannya seolah benar bahwa DOB adalah strategi transmigrasi gaya baru,” ungkapnya.
Dia menyatakan jika kehadiran DOB untuk demikian maka tak perlu heran. Yang harus heran, kata dia, adalah oknum para pejabat negara yang telah menghadirkan DOB dengan janji-janji manis.
“Datangkan DOB dengan janji akan membangun masyarakat Papua, tapi kenyataannya sekarang justru malah makin jauh dari janji-janji itu. Sebab yang ada adalah pembangunan untuk kaum pendatang bukan untuk OAP,” tandasnya.