Wamena, WAGADEI – Sistem rekrutmen CPNS 2024 di Papua Pegunungan kembali menjadi perbincangan hangat. Dari total 1.000 kuota yang diberikan pemerintah pusat, sebanyak 800 diperuntukkan bagi OAP (orang asli Papua) dan 200 untuk non-OAP yang lahir besar di Wamena (Labewa).
Namun, hanya 25 peserta yang dinyatakan lolos dari kuota untuk Labewa.
Di sisi lain, sebagian besar kuota untuk OAP justru tidak terisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tajam dari berbagai pihak, termasuk pencaker tentang validitas penggunaan sistem ranking dan ambang batas nilai yang disepakati bersama Kementerian PAN-RB.
“Banyak OPD tak terisi, lalu kuota itu mau dikemanakan? Mau dikasih siapa?” ujar Beniat Pahbol dalam orasi di depan kantor Gubernur Papua Pegunungan, Selasa (25/6/2025).
“Ini cara negara membuktikan narasi bahwa orang Papua tidak mampu, terbelakang, dan bodoh,” lanjut Pahabol.
Aktivis Beniat Pahabol menilai kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) seharusnya menjadi sarana pemberdayaan OAP sesuai dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus).
Dalam orasinya, ia mengingatkan bahwa cita-cita dari pembentukan provinsi baru bukan untuk membungkam aspirasi masyarakat, tapi justru memperkuat eksistensi OAP dalam birokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekda Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep, menyatakan pihaknya akan meninjau ulang hasil seleksi, khususnya terkait skema pembagian 80 persen dan 20 persen.
“Kami akan koordinasikan langsung dengan Gubernur Papua Pegunungan. Prinsipnya, belum akan ada proses lanjutan seperti SKB sampai proses evaluasi tuntas,” jelas Siep.
Dengan situasi ini, masyarakat berharap agar pemerintah pusat dan daerah benar-benar menjalankan amanat keadilan dalam distribusi formasi CPNS demi memberdayakan SDM Papua secara merata. (*)
