Lanny Jaya, (WAGADEI) — Melalui dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023, pemerintah kabupaten Lanny Jaya memberikan dana sebesar Rp. 10 milyar dan 4 buah unit mobil mewah kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan. Mengetahui itu, berbagai elemen rakyat, pemuda dan kaum intelektual di kabupaten Lanny Jaya merasa kesal dan kecewa.
“4 unit mobil mewah dan 5 milyar sudah dikasih tahun (2022) lalu. Nanti 5 milyar-nya akan dihibahkan tahun (2023) ini. Melihat ini, kami berbagai elemen rakyat, pemuda dan kaum intelektual kabupaten Lanny Jaya sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Lanny Jaya. Benar-benar kami kecewa sekali,” kata Jimi Yeremi Kogoya, ketua Komunitas Pemuda Beam-Kuyawagi, melalui telepon selulernya kepada wagadei.id, Sabtu (31/3/2023).
Yeremi mengaku mereka kecewa karena pemerintah Lanny Jaya dalam hal ini penjabat (Pj) bupati lebih ringan tangan beri bantuan dana keluar ketimbang ke rakyatnya sendiri di Lanny Jaya.
“Kami kecewa karena kegiatan pembersihan kota Tiom yang kami pemuda-pemudi Lanny Jaya lakukan tidak pernah Pemda bantu sama sekali. Padahal pembersihan sudah kami lakukan dari tahun 2021 sampai sekarang 2023,” ujarnya.
Dia mengaku pemerintah mengetahui itu sebab mereka sudah menyampaikan melalui lisan dan tertulis agar Pemda Lanny Jaya keluarkan truk, motor laki tiga dan siapkan tong sampah diberbagai tempat agar diangkut untuk memperlancar kerja mereka, namun tidak pernah direspon.
“Kita buat surat terus sampaikan sampaikan langsung juga tapi Pemda belum jawab sampai sekarang. Padahal kami kerja ini untuk buat kota Tiom bersih. Kami heran dan sangat kecewa dengan sikap pemerintah ini. Kasih dana keluar dengan jumlah besar bisa, tapi ke kami yang lakukan kerja nyata di kabupaten kami sendiri tidak bisa. Parah sekali,” kesalnya.
Sementara itu, Maiton Gurik, CEO dan Founder Lempar Papua, mengatakan bantuan hibah dana dan mobil yang dilakukan pemerintah Lanny Jaya kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan adalah suatu tindakan kemunduran dalam urusan ber-pemerintahan.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Pj. Bupati Lanny Jaya secara langsung dan tidak telah menunjukkan suatu penghianatan terhadap pimpinan OPD, DPRD, para kepala distrik, OKP dan seluruh masyarakat Lanny Jaya.
“Kan seharusnya Pj. Bupati Lanny Jaya memikirkan operasional mobil itu untuk para pimpinan OPD, para kepala distrik, NGO atau OKP yang ada di Kabupaten Lanny Jaya untuk kebutuhan menunjang aktivitas sehari-hari sebagai wujud kesejahteraan ASN. Dan dana sebesar Rp. 10 milyar itu harusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar lagi membutuhkan,” ucapnya.
Maiton juga menyatakan sikap Pj Bupati Lanny Jaya bukan saja suatu tindakan tidak sopan dan tidak berwibawa, tetapi lebih dari itu telah menjatuhkan martabat pemerintah provinsi Papua Pegunungan.
“Karena bantuan yang dilakukan Pj bupati ke Pemprov itu sama saja dengan mengembalikan aset negara,” tukasnya.
Maka tindakan Pj. Bupati tidak bisa dibiarkan dan hanya disoroti. DPRD Lanny Jaya, dimintanya, harus memberikan sanksi kepada Pj. Bupati Lanny Jaya.
“Tapi jika itu dilakukan dari hasil kesepakatan semua Forkopimda Lanny Jaya, biarkan masyarakat Lanny Jaya yang menilai dan memberikan sanksi,” pintanya.
