Nabire, (WAGADEI) – Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Papua Pegunungan (DPD-PPDI), Sepi Wanimbo meminta dalam merekrut anggota MRP untuk provinsi Papua Pegunungan harus prioritaskan seratus persen putra/i asli wilayah adat Lapago.
Wanimbo meminta itu kepada panitia seleksi (Pansel) baik tingkat kabupaten dan provinsi agar bekerja benar, bijaksana dan transparan dalam melihat pemberkasan sampai dengan melakukan seleksi.
“Lihat baik daerah asal, wilayah, serta kabupaten/kota. Karena provinsi Papua Pegunungan ini ada delapan kabupaten yakni, Jayawijaya, Nduga, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo dan Pegunungan Bintang,” ujarnya, kepada wagadei.id, Selasa (9/5/2023) siang.
Menurutnya, putra/i yang benar-benar berasal dari delapan kabupaten dan kota tersebutlah yang harus duduk di kursi MRP tingkat Provinsi. Luar dari pada itu tidak boleh. Harus mengundurkan diri sebab kursi MRP provinsi adalah porsi yang sudah ditetapkan khusus bagi anak-anak asli adat Lapago.
“Saya lihat putra/i wilayah Lapago Papua Pegunungan ini secara SDM-nya sudah sangat siap kerja, bukan belum siap. Maka lowongan dan kesempatan peluang kerja, jangan pemerintah daerah berikan kesempatan kepada orang lain. Harus tetap nomor satukan anak daerah sendiri,” ujar Wanimbo.
Dilihat dari pengalaman beberapa minggu lalu soal rekrutmen calon anggota Prajab IPDN, kuato disiapkan untuk putra/i daerah asal Lapago hasilnya tidak sesuai. Sebagian besar atau didominasi non asli Papua. Menurutnya, hal itu telah korbankan masa depan anak putra daerah. Tidak boleh terulang kedepan. Anak daerah sendiri harus yang dikedepankan untuk membangkitkan kerinduan semangat saing mereka di tingkat itu.
“Pemerintah pusat sudah kasih kabupaten dan provinsi sesuai daerah asal kita masing-masing. Jadi bagi anak daerah asal dari kabupaten dan provinsi mana saja silahkan bekerja di daerah asalmu demikian juga kami bekerja di daerah asal kami sendiri,” tuturnya.
Wanimbo berharap pemerintah provinsi Papua Pegunungan bila ada lowongan, kesempatan kerja, tempat yang kosong membutuhkan tenaga, harus utamakan mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak putra daerah khusus wilayah adat Lapago.
“Karena dengan nomor satukan anak-anak daerah sendiri kasih kerja di semua tempat-tempat kerja, maka pembangunan itu akan berjalan aman dan damai. Sebaliknya, kalau tidak, selalu akan ada perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah,” pintanya. (*)