25 Tahun Pergolakan: Theys Hiyo Eluay — Antara Sejarah yang Ingin Dilupakan dan Kebenaran yang Tak Ingin Terdengar
Jayapura, WAGADEI – Dua puluh lima tahun lalu, di malam yang sunyi di kawasan Skyline, sebuah perjalanan pulang berakhir tragis. Sabtu, 10 November 2001, sekitar pukul 21.45 WIT, Dortheys Hiyo Eluay selaku Ondoafi, Ketua Presidium Dewan Papua, bapak perdamaian yang tak pernah mengangkat senjata itu hilang dari jalan pulangnya. Bersama sopir setianya, Aristoteles Masoka yang hingga kini tak pernah diketahui rimbanya.
Keesokan harinya, di jurang Koya, Muara Tami, sekitar 50 kilometer dari kota, di dekat perbatasan Papua Nugini, jenazah beliau ditemukan tergeletak di dalam mobilnya yang terperosok. Jauh dari keramaian, seolah ingin dikubur bersama kebenaran yang beliau perjuangkan. Penyelidikan kemudian menyebut tujuh oknum pasukan khusus sebagai pelakunya. Namun pertanyaan yang terus menggema hingga hari ini adalah, “untuk siapa sebenarnya kepergian beliau dipersiapkan?”
Peristiwa ini bukan sekadar berita kematian di halaman sejarah. Ini adalah satu babak kelam yang terjadi tepat sebelas hari sebelum Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disahkan pada 21 November 2001. Theys Hiyo Eluay merupakan seorang figur yang menyatukan suara-suara yang berbeda, tokoh yang memperjuangkan hak bangsanya melalui jalur damai dan diplomasi serta dipandang sebagai penghalang. Beliau menolak opsi yang ditawarkan Jakarta dan meminta dialog sejati. Lalu, saat suara damai itu dibungkam, kebijakan besar itu disahkan tanpa kehadiran penentang utamanya.
Dua puluh lima tahun berlalu, dan kini pertanyaan yang menyakitkan terngiang di sepanjang lembah dan pantai tanah ini, bahwa apakah Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar menjadikan orang Papua tuan di tanah sendiri?
Selpius Bobii, Eks Tapol Papua menegaskan, fakta berbicara dengan getir. Harapan yang dulu disemai kini terasa semakin menjauh. Yang dijanjikan adalah kebersamaan yang setara, namun yang terlihat adalah semakin lebarnya jurang bahwa satu persen yang menikmati aliran dana yang melimpah, sementara mayoritas lainnya tetap menonton dari pinggir halaman. Yang disebut sebagai “kompromi politik” ternyata tak lahir dari meja dialog yang melibatkan bangsa Papua, melainkan disepakati oleh segelintir orang yang kemudian diuntungkan dari keberadaannya.
Pemekaran wilayah yang dijalankan di bawah payung kebijakan ini tak jarang berubah menjadi pisau yang memisahkan antara masyarakat adat dan tanah leluhurnya. Daerah-daerah baru tumbuh, namun kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya justru semakin terdesak.
“Orang Papua perlahan menjadi minoritas di tanah yang selama ribuan tahun menjadi rumah nenek moyang mereka sendiri. Kampanye perlindungan terhadap Orang Asli Papua terdengar indah dalam pidato-pidato resmi, namun di lapangan, realitas bercerita lain,” kata Selpius Bobii melalui keterangannya, Selasa, (10/11/2026).
Tanggal 21 November 2026 nanti akan genap 25 tahun sejak undang-undang itu lahir. Pemerintah mungkin akan merayakannya sebagai hari kemajuan. Namun bagi banyak keluarga di kampung-kampung, tanggal itu kini memiliki makna yang berbeda yaitu bukan hari kemerdekaan yang tertunda, melainkan hari berlanjutnya bentuk pendudukan yang menyamar sebagai pemberian hak. Kolonialisme tidak lagi datang dengan senjata di tangan, melainkan dengan anggaran besar, proyek pembangunan dan janji yang tak pernah tuntas ditepati.
“Kita tidak menolak kemajuan. Kita hanya bertanya, kemajuan untuk siapa? Jika pembangunan berjalan pesat tetapi orang asli di tanah ini semakin tersisih, maka apa yang kita bangun bukanlah keadilan, melainkan monumen kemenangan bagi mereka yang datang mengambil alih,” ujar Bobii.
Bobii menegaskan, Theys Hiyo Eluay dibunuh bukan karena beliau berperang, melainkan karena beliau bersuara lantang dan suara itu didengar oleh banyak orang. Jika keheningan adalah harga yang harus dibayar agar sebuah kebijakan berjalan mulus, maka kita harus berani bertanya “kebijakan siapa yang sebenarnya sedang kita jalankan ini?”
Masyarakat Adat Papua berhak mengevaluasi perjalanan seperempat abad ini. Melalui Majelis Rakyat Papua, melalui forum adat, melalui suara-suara dari kampung yang tak pernah didengar apakah kita semakin dekat menjadi tuan di rumah sendiri, atau justru semakin jauh dari tanah yang kita sebut rumah?
“Kita tidak menuntut balas dendam. Kita hanya menuntut kebenaran. Karena bangsa yang melupakan sejarah kelamnya terancam mengulanginya. Dan mengenang Theys Hiyo Eluay hari ini bukan sekadar mengenang seorang pemimpin yang pergi terlalu cepat — tetapi mengenang apa yang hilang ketika beliau dibungkam, dan apa yang masih terus kita perjuangkan hingga hari ini,” ungkapnya.
Mereka dapat membunuh seseorang, tetapi tidak dapat membunuh sebuah gagasan. Dan gagasan tentang keadilan bagi bangsa di tanah ini, akan terus hidup. (*)
