Nabire, WAGADEI – Di balik gedung-gedung sekolah di pegunungan Papua Tengah, ada cerita yang jarang terdengar. Ada guru yang sudah mengajar sejak tahun 1995, naik turun gunung, mengajar tanpa sinyal internet, tapi sampai hari ini belum juga memegang ijazah sarjana dan sertifikat pendidik.
Cerita itulah yang kini sedang coba diubah Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sertifikasi Guru Papua Tengah kini dipercepat besar-besaran di delapan kabupaten agar tidak ada lagi guru yang tertinggal hanya karena letak geografis.
Program percepatan ini ditegaskan dalam pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah di Nabire, Senin, (9/11/2026).
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, SE, mengatakan percepatan Sertifikasi Guru Papua Tengah dilakukan lewat dua jalur sekaligus: mengejar kualifikasi sarjana, lalu dilanjutkan ke Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Target kami jelas, sampai tahun 2029 semua bisa tuntas secara bertahap. Guru yang belum sarjana kita sekolahkan dulu, setelah itu wajib ikut PPG,” kata Nurhaidah.
*160 GURU SUDAH DIKULIAHKAN LEWAT PROGRAM RPL*
Salah satu terobosan yang kini dijalankan adalah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini memungkinkan pengalaman mengajar puluhan tahun diakui sebagai bagian dari proses kuliah, sehingga guru tidak perlu mulai dari nol.
Pada tahun 2026, sebanyak 160 guru dibiayai penuh oleh Pemprov Papua Tengah untuk kuliah sarjana pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong lewat program RPL. Program ini dibagi dalam dua tahap, tahap pertama 100 guru dan tahap kedua 60 guru.
Program RPL ini adalah amanat dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 tentang Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru di Provinsi Papua. Dan baru di tahun 2026 ini mulai diimplementasikan secara serius di Papua Tengah.
Kepala BP3OKP Perwakilan Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn) Drs. Petrus Waine, SH, M.Hum memberikan apresiasi khusus untuk langkah ini.
“Kami apresiasi Dinas Pendidikan yang sudah mulai membiayai 160 guru untuk kejar kualifikasi sarjana. Ini langkah nyata, bukan sekadar wacana,” ujar Petrus Waine.
*MASIH ADA 1.500 GURU BELUM SARJANA, 2.175 BELUM PPG*
Meski sudah bergerak, pekerjaan rumahnya masih besar. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, masih ada sekitar 1.660 guru di Papua Tengah yang belum tuntas kualifikasi sarjana. Setelah dikurangi 160 guru yang sedang ikut RPL, tersisa sekitar 1.500 guru yang masih harus diperjuangkan.
Selain itu, masih ada 2.175 guru yang sudah sarjana tapi belum mengikuti PPG. Dan dari 2.160 guru yang sudah sarjana, masih tersisa 459 guru yang belum bersertifikasi.
“BP3OKP akan mengawal delapan kabupaten agar serius menggunakan dana Otsus untuk percepatan penuntasan kualifikasi bagi 1.500 guru yang tersisa. Setelah lulus sarjana, mereka wajib mengikuti PPG,” kata Petrus Waine.
Delapan kabupaten yang menjadi sasaran Sertifikasi Guru Papua Tengah itu adalah: Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya.
*801 GURU SUDAH LULUS PPG TAHUN 2025, 900 DITARGETKAN TAHUN 2026*
Kabar baiknya, percepatan ini sudah menunjukkan hasil. Pada tahun 2025, sebanyak 801 guru dinyatakan lulus PPG dengan tingkat kelulusan 100 persen, hasil kerja sama Pemprov Papua Tengah dengan Yayasan Masyarakat SM-3T Institute.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan 900 guru lagi dari delapan kabupaten bisa menyelesaikan PPG.
Nurhaidah menegaskan, percepatan ini tidak akan berjalan baik jika datanya tidak benar. Karena itu ia meminta delapan kabupaten segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data guru melalui Dapodik.
“Guru yang sudah tidak aktif harus dikeluarkan dari data. Jangan sampai perencanaan kita salah karena data tidak riil di lapangan,” katanya.
Ia berharap, dengan data yang bersih, dana Otsus dan program Sertifikasi Guru Papua Tengah bisa tepat sasaran, terutama untuk guru Orang Asli Papua (OAP) yang mengabdi di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
TARGET 2029: TIDAK ADA LAGI GURU TANPA SERTIFIKAT
Bagi Pemprov Papua Tengah,
Sertifikasi Guru Papua Tengah bukan sekadar soal selembar sertifikat. Sertifikat itu berarti pengakuan negara atas pengabdian guru, peningkatan kesejahteraan lewat tunjangan profesi, dan yang paling penting peningkatan kualitas belajar anak-anak Papua Tengah.
“Guru adalah kunci. Kalau gurunya berkualitas, anak-anak Papua Tengah juga akan berkualitas. Ini investasi jangka panjang untuk generasi kita,” ujar Nurhaidah.
Pemerintah menargetkan, hingga tahun 2029, seluruh guru di Papua Tengah sudah memiliki kualifikasi sarjana dan sertifikat pendidik. Sebuah target ambisius, tapi kini mulai dikejar dengan langkah nyata dari RPL di UNIMUDA Sorong, PPG bersama SM-3T Institute, hingga pengawalan dana Otsus oleh BP3OKP. (*)
