Jayapura, WAGADEI — Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua menerbitkan siaran pers bernomor 028/SP-KPHHP/XI/2026 pada Selasa, 10 November 2026, meminta Presiden Republik Indonesia segera memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 804 dan Satgas Habema dari wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Desakan ini muncul menyusul rentetan dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi di Kampung Tuguwai, Paniai.
Dalam siaran pers Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, KPKC Sinode Tanah Papua, JPIC OFM Papua, Elsham Papua, Yadupa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Papua Merauke, LBH Papua Pos Sorong, Kontras Papua, Tong Pu Ruang Aman, LBH Kyadawun tersebut, menegaskan kehadiran pasukan di Kampung Tuguwai telah melanggar hak konstitusional masyarakat atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Peristiwa-peristiwa yang dilaporkan mencakup penganiayaan terhadap warga, pengrusakan gedung ibadah, penyerobotan fasilitas kesehatan, penggeledahan rumah tanpa dasar hukum, penembakan senjata api secara sewenang-wenang, hingga pengungsian warga sipil.
Enam Poin Dugaan Pelanggaran
Koalisi mencatat enam peristiwa utama yang terjadi di Kampung Tuguwai:
1. Penganiayaan terhadap warga bernama Oktopianus Kadepa di Komopa diduga melanggar Pasal 466 KUHP
2. Pengrusakan Pastori Gereja Katolik Santo Petrus Tuguwai diduga melanggar Pasal 521 KUHP
3. Penyerobotan Puskesmas Tuguwai diduga melanggar Pasal 502 KUHP
4. Penggeledahan rumah warga dan pengambilan alat tajam tanpa dasar hukum bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI
5. Penembakan senjata api secara berlebihan tercatat sekitar 500 kali tembakan terdengar, mengganggu keamanan dan kenyamanan warga sipil bertentangan dengan kode etik dan tupoksi TNI
6. Pengungsian warga akibat tidak merasa aman pelanggaran Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
“Fakta-fakta ini mengarah pada dugaan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000,” kata pernyataan koalisi.
Konteks Penempatan Pasukan
Desakan ini muncul beriringan dengan rencana penambahan kekuatan militer di wilayah tersebut. Sebelumnya diberitakan, TNI menyiapkan 2.700 prajurit untuk enam Batalyon TP baru di Papua Tengah yang akan ditempatkan di enam kabupaten, termasuk Paniai. Pasukan diperkirakan mulai berdatangan sejak 9 Oktober 2026 dan sementara ditempatkan di Nabire serta Mimika sambil menunggu markas di kabupaten tujuan siap digunakan.
Namun di Paniai, alih-alih membawa keamanan, kehadiran pasukan justru memicu ketegangan dan keresahan di kalangan masyarakat adat Mee. Koalisi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pasukan di lapangan justru bertentangan dengan tugas pokok TNI yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2025 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sipil.
Lima Tuntutan Koalisi
Koalisi tersebut menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Presiden RI segera perintahkan Panglima TNI menarik pasukan Batalyon TP 804 dan Satgas Habema dari Paniai
2. Danrem 173/PVB dan Komandan Kogabwilhan II segera tarik pasukan dari pemukiman warga di Kampung Tuguwai
3. Pomdam Mambruk dan Pom Danrem 173/PVB segera lakukan penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat
4. Komnas HAM RI dan Perwakilan Papua segera lakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat
5. DPRP Papua Tengah dan MRP Papua Tengah panggil Danrem 173/PVB dan Komandan Kogabwilhan II untuk dimintai pertanggungjawaban
Koalisi juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menjalankan mandat UU Otsus Papua — yaitu mengakui, menghormati, melindungi, serta memberdayakan hak-hak masyarakat adat dan tidak mengabaikan keresahan yang dialami warga di Kampung Tuguwai.
“Setiap orang berhak memperoleh keadilan. Itu dijamin hukum. Masyarakat Adat Mee di Kampung Tuguwai tidak boleh menjadi korban yang dilupakan dalam penataan satuan teritorial,” kata pernyataan penutup siaran pers tersebut. (*)
