Jayapura, WAGADEI – Umat agama Katolik dan masyarakat adat di Tanah Papua menyampaikan keprihatinan dan penolakan moral terhadap arah pastoral dan pembangunan pastoral yang mengancam tanah adat, hutan, dan ruang hidup orang Papua.
Pernyataan ini lahir dari jeritan nurani umat yang merasakan bahwa tanah adat sebagai sumber kehidupan sedang dikorbankan atas nama pembangunan nasional.
Ketua suara kaum awam Katolik Regio Papua Stendlhy Dambujai mengatakan, Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke telah memicu kekhawatiran serius atas perampasan tanah adat, kerusakan ekologis, banjir, hilangnya sumber pangan lokal, serta peminggiran masyarakat adat.
“Pernyataan dukungan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, terhadap PSN Merauke telah menimbulkan luka pastoral dan krisis kepercayaan di kalangan umat. Karena memberi legitimasi moral pada proyek yang mengancam ruang hidup umatnya sendiri,” kata Stendlhy Dambujai kepada wagadei.id melalui keterangannya, Minggu, (21/12/2025).
Legitimasi Uskup Mandagi sebagai Uskup metropolitan, yang menaungi Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong, Keuskupan Agats dan Keuskupan Timika memperlihatkan wajah Gereja Katolik di Tanah Papua yang makin tidak netral dan independen.
“Sebaliknya menunjukkan Gereja Katolik yang semakin kapitalistik sejak ia menetap di Merauke,” ucapnya.
Arahan penanaman sawit di Papua menambah beban ekologis dan sosial, mengulang pola lama ekstraksi sumber daya yang tidak adil bagi masyarakat adat. Umat melihat bahwa kebijakan nasional yang berurusan dengan keutuhan tanah dan hutan adat bertentangan dengan Ajaran Sosial Gereja (ASG), termasuk Ensklik Laudato Si.
Tanah adat lanjut dia, adalah fondasi iman yang berinkarnasi. Bagi orang Papua, iman hidup di tanah, hutan, sungai, dan kebun. Kehilangan tanah berarti kehilangan martabat dan masa depan.
Agama tidak boleh menjadi alat pembenaran perampasan. Ketika agama bersekutu dengan kekuasaan dan modal, ia kehilangan jiwa profetisnya. Bahkan merusak wibawa Gereja Katolik.
Gembala dipanggil membela domba, bukan proyek. Dukungan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat adalah kegagalan pastoral.
Pembangunan yang memiskinkan adalah ketidakadilan. PSN dan ekspansi sawit yang mengorbankan tanah adat bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan ajaran sosial Gereja.
Dukungan otoritas gereja kepada kekuasaan dan kapitalis tanpa berpihak papda perjuangan umat yang membela tanah adat ini sungguh-sungguh meluka hati dan perasaan umat.
Karena itu, umat Katolik di Papua merasa bahwa lebih baik kekhilangan agama daripada kehilangan tanah adatnta. Lebih baik kehilangan iman, yang punya andil untuk merusak keutuhan tanah dan hutan adat daripada kehilangan iman yang berakat pada tanah dan hutan adatnya.
“Kami sebagai umat Katolik menolak agama yang kehilangan keberpihakan, bukan meninggalkan Allah. Umat mempertahankan iman pada Allah kehidupan yang berbasis pada tanah dan hutan adat, sambil menolak agama yang membenarkan perampasan tanah dan hutan adat atas nama kemanudiaan, pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Sekretaris suara kaum awam Katolik Regio Papua, Chris Dogopia menegaskan, hentikan dan evaluasi PSN Merauke serta seluruh ekspansi sawit di Papua yang mengancam tanah adat dan ekologi.
“Hormati hak masyarakat adat, termasuk FPIC, pemetaan wilayah adat, dan perlindungan hukum atas tanah ulayat,” katanya.
Uskup Agung Merauke diminta melakukan koreksi pastoral, mendengarkan umat terdampak, dan menyatakan sikap yang jelas berpihak pada perlindungan tanah adat.
Negara diminta meninjau ulang kebijakan pembangunan Papua, dengan prioritas pada kedaulatan pangan lokal, ekologi, dan martabat manusia Papua.
Negara harap menjadi orang Papua dan keutuhan tanah adatnya sebagai tujuan prioritas utama, bukan objek pembangunan di atas kebijakan yang tumpeng tindi tanpa memberikan ouput.
Gereja Katolik di Tanah Papua dipanggil kembali menjadi Ecclesia Pro Pauperibus—Gereja bagi kaum kecil dan tertindas.
Pihaknya mendesak kepada Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC guna mengundurkan diri dan mengumumkan Uskup baru yang pro ekologis dan martabat manusia.
Pernyataan ini katanya, adalah seruan pertobatan bagi ambisi negara, perusahaan kapitalis dan Gereja.
“Jika tanah adat dijaga, iman akan tetap hidup. Jika tanah adat dirampas, agama kehilangan maknanya. Tidak ada agama tanpa tanah adat. Tidak ada kemanusiaan tanpa martabat.Demi kehidupan, martabat, dan masa depan orang Papua,” katanya. (*)
