Nabire, WAGADEI – Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley menegaskan sejumlah poin di hadapan massa pencari kerja atau pencaker yang berdemonstrasi di halaman kantor Gubernur, Bandara Lama, Senin (14/7/2025).
Ratusan massa pencaker yang menamakan diri Tim Peduli Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Provinsi Papua Tengah sejak Pkl. 09.30 sudah memenuhi halaman Ballroom kantor Gubernur Papua Tengah dan menuntut untuk bertemu Gubernur Papua, untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun, gubernur dan wakilnya sedang melakukan pertemuan dengan sejumlah tamu penting. Massa pencaker awalnya ditemui Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Sumule, SpOG(K),MH,Kes, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Denci Meri Nawipa, dan sejumlah kepala OPD.
Gubernur Meki Nawipa dan Wagub Deinas Geley baru bisa menemui massa pencaker sekitar pukul 13.30. Di hadapan massa pendemo,
Gubernur Meki Nawipa menyampaikan sejumlah poin penting di hadapan para pencaker.
Kehadiran gubernur langsung meredam reaksi massa pencaker, yang tiga jam lamanya menuntut bertemu gubernur dan wakilnya.
“Pertama, itu kamu harus audiensi dengan DPR Papua Tengah. DPRPT akan memanggil BKPSDM Papua Tengah, setelah itu baru DPRPT akan membentuk pansus (panitia khusus) untuk meminta petunjuk dari Menteri PAN RB. Hari ini kamu demo dari matahari terbit sampai terbenam juga kamu tidak akan dapat. Karena yang menentukan pegawai negeri sipil itu adalah negara sendiri, dari pusat, bukan gubernur,” kata Gubernur Meki di hadapan pencaker.
Menurut Meki, sebagai putra-putra asli Papua pemilik negeri, ia juga meminta para pendemo untuk bersurat secara resmi kepada DPR Papua Tengah, dan menyampaikan aspirasi secara terhormat, bukan dengan cara demonstrasi yang dianggap tidak etis.
“Kalian ini pemilik negeri ini, tidak dengan cara-cara mengemis seperti ini. Kalau cara-cara seperti ini adalah cara-cara orang yang tidak sekolah. Dan saya mau tegaskan, soal Pegawai Negeri Sipil, Gubernur tidak punya hak untuk memberi SK. Itu urusan Menpan RB dan BKN. Tapi yang menentukan lulus atau tidaknya itu ya kalian sendiri saat ujian,” kata gubernur Meki.
Politisi muda PDI Perjuangan ini menambahkan, soal para peserta CPNS 2024 yang tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan kode R atau Rangking, itu terjadi sebelum ia dan Deinas Geley memimpin Papua Tengah.
“Jadi, kita tidak tahu apa-apa soal itu. Kalau bapak ibu datang demo sama kita, kita tidak tahu apa-apa. Jadi sekarang kalian pulang, menyurat ke DPR Papua Tengah lalu audiensi dengan DPR, DPR bentuk Pansus, panggil BKPSDM lalu sama-sama ke Menpan RB. Nanti perwakilan satu dua bisa ikut biar tahu apa jawaban Menpan RB dan BKN,” katanya.
Gubernur Meki meminta Philipus Yeimo, selaku koordinator massa pencaker dan salah satu perwakilan untuk bertemu dengannya di ruangan, untuk membahas hal ini.
Massa yang menamakan diri pencaker orang asli Papua ini menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dari maraknya non-OAP di lapangan pekerjaan. Apabila tahun 2025 ada CPNS, P3K, K2, Database dan tenaga honorer atau kontrak.
Kedua, titipkan kode R dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak, berdasarkan surat edaran resmi dari Gubernur Papua Tengah, yang mana 90 persen wajib OAP.
Ketiga, meminta kepada Gubernur Papua Tengah harus mengakomodir calon pegawai negeri yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024, berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah, yang saat ini sangat minim.
Keempat, meminta kepada BKPSDM dan Gubernur Papua Tengah, untuk meninjau kembali terhadap perintah Kemenpan terkait aspirasi tim peduli pencaker kode R tes CPNS 2024 bagi OAP di Papua Tengah.
Kelima, meminta menggali atau mengevaluasi kembali tentang RDP antara Gubernur, BKPSDM dan DPR PT yang mana ketua Pansus DPR PT pernah sampaikan dalam waktu terdekat kalian siap tunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.
Keenam, tidak ada cara lain untuk menjadi tuan di atas tanah ini selain dengan pemerintah yang perhatian pada hak-hak anak negeri.
Ketujuh, kami datang karena ini soal harga diri, integritas dan memperjuangkan hak orang kecil dan merubah kehidupan sosial supaya negeri ini tidak dipermainkan oleh orang lain.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah Denci Meri Nawipa di hadapan para pendemo menegaskan, persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 sudah selesai dan tak bisa diganggu gugat lagi.
Denci Nawipa juga dengan tegas menolak sejumlah aspirasi pencaker tertulis yang diserahkan kepada Pemprov Papua Tengah terkait CPNS Papua Tengah Formasi 2024.
“CPNS Formasi 2024 sudah selesai. Saya tidak akan terima aspirasi itu. Kalau kita terima aspirasi, esok kalian datang lagi. Bapak ibu harus tunggu formasi berikutnya. Soal tes CPNS kapan lagi, kami diatur oleh Kemenpan RB dan BKN Pusat. Kami tidak bisa ambil kebijakan sendiri,” kata mantan Sekretaris Daerah Paniai ini.
Denci menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan secara resmi sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 846 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024, Kamis (19/6/2025) di Ballroom Kantor Gubernur, Kompleks Bandara Lama Jalan Sisingamangaraja, Nabire. (*)
