NABIRE, WAGADEI — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri Forkopimda Provinsi Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, dan para Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari masing-masing kabupaten di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire pada hari Kamis, (5/6/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa mengatakan, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini sangat penting dan strategis karena menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kestabilan harga, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh peserta rapat yang telah meluangkan waktu untuk hadir, khususnya para Bupati, Ketua TPID Kabupaten, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah Provinsi Papua Tengah, serta para mitra strategis lainnya. Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam mengatasi tantangan inflasi yang kian kompleks di daerah ini,” kata Meki Nawipa.
Menurut Gubernur Meki, kondisi inflasi di Papua Tengah pada April 2025 Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,71%. Namun pada Mei 2025, terjadi penurunan menjadi 2,26% berdasarkan data BPS. Angka ini menandakan bahwa kenaikan harga barang dan jasa di Papua Tengah masih tinggi.
“Namun, capaian ini jangan membuat kita lengah. Inflasi tetap harus dikendalikan secara konsisten, terutama karena terdapat beberapa komoditas yang secara nyata menyumbang tekanan inflasi,” ujarya.
Oleh karena itu, Gubernur Meki Nawipa, memberikan beberapa langkah konkrit. Di antaranya penguatan data ketersediaan bahan pokok untuk dapat memetakan kondisi riil dan mengambil langkah antisipatif secara cepat, monitoring harga secara berkala untuk mengidentifikasi gejolak sejak dini, dan distribusi pangan dan logistik yang efisien mengingat tantangan geografis di Papua Tengah sangat memengaruhi harga barang di lapangan.
“Kemudian, intervensi pasar yang terukur dan tepat sasaran agar tidak hanya meredam harga, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Penguatan kerja sama antar daerah guna menjamin pasokan yang stabil dan mencegah ketimpangan distribusi antar wilayah,” katanya.
Meki juga meminta agar semua pihak memastikan bahwa TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten berfungsi secara optimal. TPID harus menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pemantauan harga, penyusunan kebijakan, serta edukasi publik untuk mendorong konsumsi yang cerdas dan produktif.
Selain itu, kita tidak boleh melupakan pentingnya dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter, yang dapat dilakukan melalui pengendalian anggaran, efisiensi belanja, serta sinergi dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia.
“Semua langkah ini bermuara pada tiga tujuan utama yakni menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Meki Nawipa juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu institusi, melainkan tanggung jawab kolektif semua unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Maka dari itu, koordinasi yang erat, kolaborasi yang konkret, serta komitmen yang konsisten menjadi kunci keberhasilan kita.
“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pengingat bahwa inflasi yang terkendali akan menciptakan ekonomi yang stabil. Ekonomi yang stabil akan menopang pembangunan yang berkeadilan dan merata. Dan pembangunan yang adil akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua Tengah. Saya berharap, semoga pertemuan ini memberi manfaat nyata bagi daerah kita tercinta,” ujarnya. (*)
