Nabire, WAGADEI – Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Nabire Papua Tengah menggelar aksi untuk menolak program MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan menuntut pendidikan gratis.
Aksi sejumlah pelajar dan mahasiswa tersebut digelar di Nabire, Jumat (2/5/2025).
Pelajar itu berkumpul di kawasan Wadio, jalan trans Nabire-Meeuwo, dan membentangkan sejumlah spanduk.
Sebuah spanduk bertuliskan “Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Nabire Papua Tengah Menolak Makanan Bergizi Gratis MBG Tuntut Pendidikan Gratis”.
Sementara itu, spanduk lainnya bertuliskan “Kami Butuh Pendidikan Gratis. Kami Butuh Pendidikan Gratis. Kami Butuh Pendidikan Gratis. Bukan Makanan Bergizi Gratis MBG”.
Dan spanduk lainnya bertuliskan “Makanan Bergizi Gratis MBG Kami Tolak, Berikan Pendidikan Gratis dan Layak di Seluruh Tanah Papua”.
Keempat titik kumpul aksi pelajar dan mahasiswa diadang aparat keamanan. Mereka kemudian memilih titik kumpul di Wadio Atas, jalan trans Nabire-Wadou, yang dijaga ketat polisi.
Namun massa aksi dari pelajar dan mahasiswa itu berorasi pukul 11.40 siang, hingga membubarkan diri sekitar pukul 12 siang.
Koordinator aksi pelajar dan mahasiswa, Josia Sani mengungkapkan kekecewaannya, karena aspirasi mereka kali ini tidak tersampaikan.
“Sudah dua kali kami aksi, terutama Solidaritas Pelajar West Papua, tetapi kami selalu dibatasi dengan alasan apapun. Sehingga dampaknya tuntutan kami tidak tersampai ke pemerintah,” kata Sani kepada Wagadei di Wadio, jalan trans Nabire-Wadou, Nabire, usai aksi di momentum Hari Pendidikan Nasional, Jumat siang.
Josia mengatakan aksi pelajar kali ini, berakhir tanpa membacakan tuntutan.
“Tujuan kami jelas. Ingin menyampaikan tuntutan kami kepada pemerintah, bukan kepada kepolisian atau kepada pengguna jalan raya,” katanya.
Dia mengatakan, sepanjang tuntutan pelajar dan mahasiswa belum tersampaikan atau belum dijawab, maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Bahkan sampai pendidikan gratis itu diberlakukan di seluruh Tanah Papua.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan aksinya.
“Bahwa, dia menyatakan, aksi tidak bisa diteruskan ke kantor gubernur karena saat ini gubernur dan DPR Provinsi Papua Tengah sedang keluar kota,” katanya.
Dia mengatakan, Gubernur dan Forkopimda lainnya serta DPR Provinsi Papua Tengah sedang menghadiri undangan dari Komisi II DPR RI di Timika.
“Oleh karena itu, mereka yang seharusnya mendengarkan dan menerima tuntutan mereka ini sedang tidak berada di kantor mereka,” ujar Tatiratu. (*)
