Nabire, WAGADEI – Untuk pertama kalinya gubernur di enam provinsi di Tanah Papua menggelar rapat kerja atau raker di Provinsi Papua Tengah.
Raker yang mempertemukan pemerintah daerah dari seluruh provinsi di Papua dengan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dihelat di Ballroom Kantor Gubernur Bandara Lama Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah, Selasa (15/4/2025) pagi.
Raker itu dihadiri oleh gubernur dari enam provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan sebagai tuan rumah Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dalam sambutannya mengatakan, pertemuan pemerintah daerah dan BPP atau BP3OKP Se-Papua Raya akan memperkuat kolaborasi dalam kebijakan otsus.
“Kita ingin menjadikan forum ini sebagai ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam kebijakan otsus,” kata Nawipa, saat membuka rapat kerja pemerintah daerah dan BP3OKP.
Nawipa mengatakan proses percepatan pembangunan di Tanah Papua ditentukan oleh peran pemerintah daerah dan instansi terkait hari ini.
“Bagaimana kita merumuskan pembangunan, bagaimana kita bekerja, bagaimana orang Papua mengejar ketertinggalan dan hal-hal lain, yang urgen ditentukan oleh kita menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ujar Nawipa.
Mantan pilot 15 tahun ini mengungkapkan, Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua pada tahun 2022 bersama dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
“Kita bangga dan hormati negara ini yang memberikan kepercayaan kepada orang Papua supaya kita juga bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur, serta menjadi tuan di atas negeri kita sendiri,” katanya.
Ia menambahkan raker ini menjadi momen penting untuk menyatukan arah pembangunan di Papua.
‘Kita tidak hanya bertukar pandangan, tetapi juga memiliki program-program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” kata Nawipa.
Mantan Bupati Paniai ini menyatakan, hasil dari pertemuan ini, akan dirangkum menjadi satu kesimpulan bersama dan akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai suara kolektif dari Tanah Papua.
Lebih lanjut, kata dia, Pemerintah dan BP3OKP memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan bahwa otsus benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di Tanah Papua.
“Ini saat yang tepat untuk memperkuat sinergi Pemda dan BP3OKP sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” katanya.
Ia juga berharap agar diskusi hari ini berjalan dengan terbuka dan jujur, karena melalui kolaborasi yang jujur ia yakin bisa mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.
“Semoga niat ini membawa semangat baru untuk bersama-sama mempercepat kemajuan di Tanah Papua,” katanya. (*)
