Nabire, WAGADEI – Datangkan transmigrasi dari Jawa ke Papua ibaratnya datangkan malapetaka bagi warga pribumi. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus mengkaji ulang Program Strategis Nasional, termasuk program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah Papua.
Pasalnya proyek-proyek tersebut merusak ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di tanah Papua.
Tokoh Pemuda Papua Tengah sekaligus sebagai ketua tim peduli alam dan manusia Kapiraya Musa Boma beberkan hutan Papua, emas Papua dan tanah adat Rakyat Papua sudah dikuasai oleh kaum migran dan sudah diambil habis oleh perusahaan kapitalis nasional dan internasional di seluruh Papua sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.
“Maka, dengan tegas menolak transmigrasi yang hendak mau kirim ke Papua di era Prabowo Subianto,” kata Musa Boma saat bicara dengan wagadei.id, Jumat, (1/11/2024).
Musa Boma mengatakan, semua pengalaman pahit yang dirasakan oleh rakyat Papua dan menjadi luka dalam tubuh mereka masih belum sembuh.
Ia menegaskan, pemerintahan era Presiden Prabowo terhadap rakyat asli Papua justru menambah luka dan menderita dengan kebijakan pengiriman transmigrasi ini.
“Kami tolak. Di Papua tidak ada tanah kosong untuk menempati rakyat miskin transmigrasi di Papua ini,” katanya.
Menurut dia, Presiden Prabowo dan Kementerian Transmigrasi sudah salah dalam mengemas program. Apakah Kementerian Transmigrasi dengan Prabowo tidak tahu bahwa Papua itu tanah adat milik rakyat adat.
Ia berujar bahwa terkait program yang berdampak pada kerugian warga asli Papua maka seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke wajib menolak transmigrasi ini.
“Kami bukan menolak transmigrasi saja, tapi kami menolak Segala perusahaan ilegal seperti PT Zoomalion Heavin Industri, perusahaan kayu seperti Jati Dharma di Karadiri Nabire, perusahaan ilegal emas di Kilo Meter 83 Jalan Nabire – Ilaga dan segala perusahaan yang lain juga,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menolak bahwa pengiriman militer besar-besaran di seluruh Papua baik organik mau non organik yang datang di Papua dengan berbagai tujuan.
“Saya bersama seluruh rakyat Papua Tengah mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Transmigrasi untuk segera hentikan. Karena rakyat Papua bisa hidup dan mempertahankan kehidupan mereka tanpa hadirnya transmigrasi,” ujarnya.
Rakyat Papua memastikan bahwa kehadiran tansmigrasi, kehadiran DOB, kehadiran militer di Papua tidak ada artinya dan tidak ada manfaat
“Hanya membawa mala petaka dan penderitaan bagi rakyat Papua sehingga tolak,” katanya. (*)
