Waghete, WAGADEI – Imbas dari pemalangan dan penutupan terhadap lapangan terbang (lapter) perintis Kapiraya yang berlokasi di Tuapa kampung Wakia pada Kamis (4/7/2024) oleh masayarakat Kamoro atau Mimika Wee dibawah pimpinan kepala suku kampung Wakia, Kosmas Roi Taponamo berdampak kepada masyarakat Kapiraya yang berasal dari Deiyai karena ‘kaki pendek’ atau tidak bisa kembali lagi ke kampung halamannya.
Pasalnya, satu-satunya akses transportasi dari Waghete, ibukota kabupaten Deiyai ke Kapiraya hanya bisa menggunakan transportasi udara.
Hal itu dikatakan Kepala Suku Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Mesak Edowai bahwa sejumlah warga ingin kembali ke Kapiraya, namun lantaran masih dipalang entah apa alasannya sehingga masih kandas di Waghete.
“Lapangan terbang perintis Tuapa kampung Wakiya, distrik Kapiraya adalah salah satu asset pemerintah kabupaten Deiyai yang dipakai oleh masyarakat dari Waghete ibukota kabupaten Deiyai ke Kapiraya. Ini sudah dua hari masyarakat tidak bisa Kembali lagi ke rumahnya, mohon jangan dipersulit,” kata Mesak Edowai kepada wagadei.id, Sabtu, (6/7/2024).
Atas kejadian itu, ia meminta kepada tiga pemerintah kabupaten (Pemkab) yakni Mimika, Deiyai dan Dogiyai segera selesaikan ini.
“Segera duduk sama-sama dan atasi. Jangan larut. Kasihan kita punya masyarakat yang kena dampaknya,” ujarnya.
Hal senada juga disampiakn oleh tokoh masyarakat distrik Kapiraya, Ernest Kotouki. Menurut Ernest Kotouki, terjadinya pemalangan lantaran belum jelasnya batas wilayah adminitrasi pemerintah Mimika, Deiyai dan Dogiyai. “Karena pemalangan bandara yang terjadi belum jelasnya tapal batas,” ujar Kotouki.
“Karena belum jelasnya batas tanah adat antara suku Mee dan suku Kamoro, sehingga saya meminta dengan hormat kepada semua pemangku kepentingan Mimika, Deiyai dan Dogiyai segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan terutama dalam menyelesaikan batas tanah adat dan tapal batas pemerintah,” ungkapnya.
Masyarakat Kapiraya banyak yang pulang pergi menggunakan akses udara, lanjut dia, hanya satu-satunya transportasi adalah pesawat udara.
“Sekarang dipalang sehingga terisolasi. Kalau jalan kaki dua hari dan dua malam di tengah jalan,” ucapnya.
Ia mempertanyakan alasan ditutupnya lapangan terbang perintis oleh masyarakat Kamoro dan masyarakat Kei. “Itu cari masalah apa? Itu harus ditelusuri baik-baik,” ujarnya.
“Kami minta pemerintah kabupaten Deiyai Dogiyai, Mimika jangan biarkan, akses masyarakat terganggu. Kami minta pihak aparat keamanan juga harus tindak tegas,” katanya.
Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Pj Gubernur dan MRP harus jadi mediator untuk menyelesaikann persoalan ini.
Tokoh agama Kapiraya, Pdt. Yosias Yupi mengaku tak bisa melakukan pelayanan terhadap jemaatnya sebab pemalangan dilakukan ketika dirinya sedang berada di ibukota kabupaten Deiyai.
Ia meminta agar pemalangan bandara harus dibuka agar akses pelayanan transportasi bisa dilakukan.
“Saya sebagai tokoh agama distrik Kapiraya sedih karena tidak bisa melakukan pelayanan lagi. Saya minta pemalangan lapangan terbang di Mogodagi segera dibuka,” ujarnya.
Tokoh Pemuda distrik Kapiraya Yohanes Koto menyampaikan bahwa pihaknya antara suku Mee Kapauku dan suku Kamoro atau Mimika Wee hidup dalam kekerabatan yang terjalin selama ini. “Kami antara suku Mee dan suku Kamoro sejak moyang hingga saat ini hidupnya berdampingan, tidak ada masalah,” ucapnya.
“Bahwa bagian pantai dihuni oleh suku Kamoro atau Mimika Wee dan bagian gunung dihuni oleh suku Mee Kapauku dibatasi oleh tanah adat. Kami sampaikan bahwa pemalangan dilakukan itu harus segera dibuka karena itu akses pemerintah dan tidak boleh oknum tertentu terlibat untuk menghasut warga demi kepentingan pribadi,” kata Koto. (*)
