Jayapura, WAGADEI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai, Papua Tengah mengalokasikan subsidi layanan penerbangan perintis antardaerah yakni dari lapangan terbang Waghete ke Nabire dan sebaliknya juga Waghete ke Timika dan sebaliknya.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Deiyai, Alfius Douw mengatakan, subsidi penerbangan ini untuk mendukung mobilitas barang dan warga, juga menghubungkan wilayah-wilayah terpencil seperti distrik Kapiraya yang dijangkau dengan transportasi udara.
Menurut Douw, pihaknya telah kordinasi angkutan udara perintis 2023 yang dilaksanakan dari Direktorat Jenderal Udara Kementerian Perhubungan, kordinator wilayah UPBU Mozes Kilangin Timika, Rabu, (3/5/2023).
“Untuk kami kabupaten Deiyai, dari kordinator wilayah angkutan Timika kasih kepada kami dua kali dalam seminggu. Kemudian untuk wilayah korwil Nabire juga mendapatkan dua kali dalam seminggu mendarat di lapangan terbang Waghete,” kata Alfius Douw.
Dari dua kali penerbangan itu, kata Douw, pihaknya mendapatkan tambahan jumlah rute yang telah berjalan menjadi tiga kali penerbangan Nabire – Deiyai, Deiyai – Nabire. Kemudian Deiyai – Timika, Timika – Deiyai juga telah diusulkan agar dikabulkan.
“Satu rute yang ada dari kabupaten Deiyai yaitu Waghete ke Kapiraya, itu kami pempertahankan karena itu wilayah yang harus dijangkau dengan pesawat saja,” katanya.
Untuk tahun 2024 pihaknya telah minta penambahan satu rute lagi menjadi tiga tapi hanya satu kali dari Waghete ke Kapiraya.
“Biayanya dari Deiyai ke Timika Rp 200 ribu per orang, dari Timika ke Deiyai 300.000 ribu. Demikian juga Nabire – Deiyai dan sebaliknya,” kata dia.
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika, Soekarjo mengatakan, bahwa Timika menjadi salah satu koordinator wilayah subsidi angkutan udara perintis yang membawahi beberapa rute di beberapa kabupaten baik kabupaten di Provinsi Papua Tengah maupun di luar Papua Tengah.
“Contohnya kita ada pengembangan sampai ke Papua Barat dan Papua Selatan,” ujar Soekarjo.
Soekarjo mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan juga untuk mengevaluasi mobilisasi angkutan perintis selama ini, apakah telah menyentuh masyarakat atau tidak.
“Hal-hal itulah yang harus dievaluasi sehingga rakor ini melibatkan para pemerintah daerah di wilayah Papua,” ungkapnya.
Ia mengatakan, penerbangan perintis merupakan program prioritas bagi masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan tertinggal, terluar dan terpencil.
“Kegiatan ini juga saya laksanakan untuk rapat koordinasi tingkat nasional yang akan diadakan di Bali tanggal 15 nanti,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi ini, UPBU tidak hanya mengundang para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perhubungan. Namun, juga pemangku kepentingan dari pemerintah daerah. (*)