Jayapura, (WAGADEI) – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia (AMPTPI) menilai praktek pergantian jabatan tidak hilangkan pidana. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMPTPI Ambrosius Mulait menegaskan, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mempraktek pemindahan Kapolres Tolikara AKBP Dicky Hermansyah Saragih pasca kasus 14 Desember 2022 dan Kapolres Jayawijaya, AKBP Hesman Napitupulu pasca kasus Wamena berdarah 32 Februari 2023 justru masih saja melindungi pelaku kejahatan kemanusian di Papua.
“Hal ini sikap buruk institusi Polisi di Papua yang kerap merepresi ruang demokrasi dan mencabut nyawa manusia dengan cara pembunuhan diluar hukum, ini tindakan biadap.Dan memperpanjang impunitas atas pelaku,” ujar Ambrosius Mulait kepada wagadei.id melalui selulernya, Jumat, (17/3/2023).
Selasa, (14/3/2023) Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri memimpin upacara serah terima jabatan Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Tolikara Polda Papua T.A. 2023 yang bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua Koya Koso, Kota Jayapura.
Pejabat di jajaran Polda Papua yang melaksanakan serah terima yakni AKBP Heri Wibowo dari Kasubbid Provos Polda Papua diangkat sebagai Kapolres Jayawijaya menggantikan AKBP Hesman Napitupulu yang mendapat jabatan baru sebagai Pamen Polda Papua.
Sedangkan Kompol Ahmad Fauzan dari Pamen Polda Papua diangkat sebagai P.S. Kapolres Tolikara menggantikan AKBP Dicky Hermansyah Saragih.
Kapolda Papua mengharapkan, Kapolres yang baru dilantik untuk dapat mengembalikan tingkat kepercayaan public kepada Polri, harus mampu melakukan tugas pokok Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, untuk terpeliharanya Situasi Kamtibmas yang aman di wilayah hukum Polda Papua.
“Saya harapkan agar senantiasa memberikan kinerja dan kerja yang harmonis kepada Pejabat baru, sebagai mana yang telah di lakukan selama ini kepada Pejabat lama dan Jadikan Serah Terima Jabatan ini sebagai amanah untuk memacu dan meningkatkan kembali semangat, disiplin dan tantangan kedepan guna mewujudkan organisasi Polri yang Presisi, sesuai dengan harapan masyarakat dalam pelaksanaan Tugas di Polda Papua,” ujar Kapolda.
Sebenarnya, menurut Mulait, Kapolda Papua harus pahami bahwa Kapolres Tolikara AKBP Dicky Hermansyah Saragih orang yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa Tolikara pada 14 Desember 2022 yang menewaskan Wilem Wununga dan tiga orang lainnya luka-luka akibat ditembak di halaman Polres Tolikara.
Hal yang sama, lanjut dia, Kapolres Jayawijaya, AKBP Hesman Napitupulu juga merupakan orang yang bertangungjawab peristiwa Wamena berdarah pada 23 Februari 2023 menewaskan sembilan orang dan 17 lainnya luka-luka.
“Saat leristiwa berlangsung, Dandim Wamena dan Kapolres Jayawijaya juga di turut menyaksikan, dan penembakan tehadap 26 orang di Wamena atas perintah atasan. Kita ketahui bahwa anggota tidak akan lakukan penembakan jika tidak ada perintah,” kata dia.
Ia berharap, semua pihak punya peranan penting untuk mengkawal proses hukum terhadap pelaku, demi kedialan bagi korban.
“Selain itu saya juga mendesak komnas HAM segera melakukan Investigasi, agar pelaku bisa diproses, kasus Wamena sudah ada pelaporan belum ada tim yang turunkan oleh Komnas HAM Republik Indonesia agar lakukan investigasi di lapangan,” ujarnya. (*)
