Sinkronisasi Kunci Pembangunan Papua Tengah
Timika, WAGADEI — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Timika pada hari Rabu, (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 13 November ini dihadiri perwakilan dari kementerian terkait, BPKP, para kepala OPD provinsi maupun kabupaten serta seluruh kepala Bappeda di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan perencanaan pembangunan adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai provinsi yang masih baru, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan sehingga harus peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan hingga ke distrik dan kampung,” ujar Gubernur Nawipa yang diwakili oleh Staf Ahli III, Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP.
Gubernur mengemukakan enam poin strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan:
1. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten
2. Memastikan program prioritas daerah selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas data pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan
4. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan
5. Mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus agar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Gubernur Nawipa berharap forum ini tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi ruang dialog yang produktif untuk merumuskan langkah strategis dan rekomendasi konkret.
Kendala yang dihadapi di lapangan harus disampaikan secara terbuka dan solusi dicari bersama tanpa meninggalkan ego sektoral.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi demi mewujudkan Papua Tengah yang damai, beradab, bermartabat dan berkelanjutan,” katanya.
Rakor teknis ini diharapkan melahirkan kesepakatan dan komitmen bersama agar perencanaan pembangunan Papua Tengah semakin matang, terarah dan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di kampung-kampung. (*)
