Wamena, WAGADEI – Sejumlah pencari kerja atau pencaker dari Provinsi Papua Pegunungan menggelar demo di kantor gubernur Papua Pegunungan.
Aksi para pencaker yang digelar pada Selasa (24/6/2025), dilakukan untuk menuntut agar hasil SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) CPNS Tahun 2024 yang baru-baru ini diumumkan ditinjau kembali.
Aksi sejumlah pencaker ini dipimpin oleh perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) dan kelompok Cipayung, yang terdiri atas GMNI Jayawijaya, Himpunan Honorer Papua Pegunungan, Forum Pribumi Papua Pegunungan, serta Himpunan Lahir Besar Wamena (Hi Labewa).
Koordinator aksi, Yusup Yikwa, menegaskan bahwa para pencaker telah memblokir kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah Papua Pegunungan) sebagai bentuk protes.
“Kantor akan kami buka kembali setelah ada respons atau solusi konkret dari pemerintah,” kata Yikwa.
Yikwa mengatakan, sebelumnya mereka menemui Menteri PAN-RB, tapi tidak mendapat hasil yang memuaskan.
“Contohnya, kuota non-OAP dari Labewa ditetapkan 200 orang, tapi yang lolos SKD hanya 25. Lalu yang lainnya mau dikemanakan?” katanya.
Tuntutan pencaker mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Penjabat Sekretaris Daerah, Wasuok D. Siep menyampaikan bahwa hasil SKD untuk sementara di-pending dan akan ditinjau ulang.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan menyampaikan keputusan terakhir setelah proses evaluasi,” ujar Wasuok.
Ia juga menambahkan bahwa semua masukan dan pertanyaan dari pencaker telah dihimpun, dengan perhatian khusus pada prinsip pembagian kuota 80% (CPNS) untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20% untuk non-OAP.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Pegunungan, Elias Wenda, mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan seleksi.
“Ternyata masih ada celah yang terlewat. Kami akan melihat kembali hasil tes tersebut. Keputusan akan tetap mengikuti arahan dari Gubernur,” katanya. (*)
