Nabire, WAGADEI — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang melibatkan delapan kabupaten se Provinsi Papua Tengah selama tiga hari, mulai tanggal 23 hingga 25 April 2025. Kegiatan ini berfokus pada sinkronisasi kegiatan di bidang pekerjaan umum, percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pembentukan sistem perencanaan yang terintegrasi antar kabupaten/kota di Papua Tengah.
Dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa di auditorium LPP RRI Nabire, dan dihadiri oleh seluruh Plt. Kepala Dinas PUPR, para instansi teknis provinsi, balai nasional, dan mitra pembangunan infrastruktur lainnya.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan pembangunan wilayah Papua Tengah yang terarah dan inklusif. Ia menyampaikan, Papua Tengah yang baru terbentuk harus memiliki sistem tata ruang yang kuat dan harmonis dengan RTRW nasional maupun provinsi sekitar.
“Sinkronisasi ini sangat penting, karena dari RTRW provinsi inilah nanti diturunkan menjadi panduan pembangunan untuk kabupaten/kota. Harus terstruktur dari sekarang sampai 2044,” kata Gubernur Nawipa.
Gubernur kemudian memaparkan 11 isu strategis utama yang menjadi dasar penyusunan RTRW Papua Tengah:
1. Letak geografis Papua Tengah yang strategis (geostrategis, geoekonomi, geopolitik).
2. PKN Timika sebagai pusat industri dan SDA.
3. PKN Nabire sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan jasa.
4. Potensi SDA Papua yang tinggi nilai ekonomisnya.
5. Potensi tambang dikelola PT Freeport Indonesia.
6. Pembentukan DOB untuk memperpendek rentang kendali pelayanan.
7. Percepatan pembangunan daerah tertinggal.
8. Strategi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
9. Keberagaman sosial budaya sebagai modal dasar pembangunan.
10. Area gambut terluas di Indonesia untuk penyerapan karbon.
11. Luas hutan Papua Tengah mencapai 5,8 juta hektare.
Dinas PUPR dorong integrasi program hingga 2044
Plt Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Bernard Sitorus mengatakan, kegiatan ini tidak hanya teknis, tapi menjadi fondasi penting bagi masa depan Papua Tengah. Ia menjelaskan bahwa Rakortek dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah.
“RTRW provinsi masih berproses, dan setiap kabupaten wajib menyesuaikan. Karena itu, kita perlu satu data, satu peta, dan satu narasi pembangunan yang terintegrasi,” ujar Sitorus.
“Kami ingin setiap kabupaten punya peran yang jelas, dan provinsi hadir untuk memperkuat di mana yang belum bisa dijangkau kabupaten,” katanya.
Rakortek ini membahas empat bidang utama: bina marga, cipta karya, sumber daya air, dan perumahan rakyat. Hari kedua kegiatan pada 24 April dibagi dalam desk teknis di beberapa lokasi:
– Desk Perumahan di RRI
– Desk Cipta Karya di Hotel JDF
– Desk Bina Marga di Hotel Ademan, Bumi Wonorejo
– Desk SDA di Kantor PUPR, Lantai 3, Jl. Sam Ratulangi, Oyehe
Hari ketiga (25 April) akan diisi dengan rapat pleno penutupan kembali di Auditorium RRI Nabire untuk menyimpulkan hasil pembahasan teknis.
Menurut Sitorus, tujuan utama Rakortek ini adalah menyatukan data spasial, menyelaraskan perencanaan lintas wilayah, serta membentuk sistem penganggaran berbasis RTRW yang kuat untuk APBD dan APBN.
“Hasil Rakortek ini harus menjawab tantangan lapangan. Kita ingin pembangunan tidak lagi parsial, tapi kolaboratif dan terencana. Ini bukan sekadar proyek, ini fondasi masa depan Papua Tengah,” katanya.
Papua Tengah Harus Bangkit
Gubernur Nawipa juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan mitra pembangunan untuk menjadikan Rakortek ini sebagai tonggak kebangkitan Papua Tengah.
“Kota-kota kita harus dibangun bersama. BUMN, swasta, dan masyarakat lokal harus duduk satu meja. Kalau kita kerja kompak, Papua Tengah akan jadi contoh provinsi yang maju dan berkeadilan,” kata mantan Bupati Paniai ini.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Rakortek ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyusun pembangunan terstruktur hingga 2044, yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan potensi wilayah Papua Tengah. (*)
