Nabire, WAGADEI – Walaupun BKPSDM Provinsi Papua Tengah telah mengumumkan hasil tes seleksi kompetensi bidang (SKB) bagi calon aparatur sipil negara (CASN) tingkat Provinsi Papua Tengah pada Jumat, (7/2/2025), namun nampaknya tak puas dengan hasil itu. Pasalnya hari ini para CASN orang asli Papua (OAP) mendatangi kantor DPR Provinsi Papua Tengah Senin, (10/2/2025).
Dari pantauan wagadei.id, puluhan pencari kerja (Pencaker) OAP ini membentangkan tulisan di halaman kantor DPR Papua Tengah dengan tulisan “Ganti Semua Non OAP, kuota 80 persen penipuan kepada orang asli Papua, OAP tidak ada jadi. 20 persen itu kurang kah!!, sampe yang 80 persen juga kamu mau rampas. Orang asli Papua 8 kabupaten masih ada, kembalikan hak kami.”
Chundrat Fonataba, koordinator aksi CASN OAP Papua Tengah menyatakan, turunan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi tanah Papua yaitu PP/106/2021 mengharuskan, bahwa dalam waktu tujuh tahun, sejak tahun 2022 masalah kekurangan ASN sudah harus selesai.
“Kita harus membaca dan memahami makna dari peraturan pemerintah nomor 106/2021 tentang kewenangan pemerintah dalam hal pengangkatan PNS PP. No 106/2021 diimplementasikan dengan undang-undang UUD nomor 21/2021 tentang pengangkatan PNS hal itu merupakan jiwa dari roh undang-undang otonomi khusus itu sendiri,” katanya tegas.
Undang-Undang Republik Indonesia, dia menjelaskan, tentang perubahan kedua atas Undang-undang 21/2021 tentang Otsus bagi provinsi Papua, maka soal CASN merupakan bagian kewenangan mutlak dari pemerintah daerah untuk meloloskan dan mengamankan OAP.
“950 yang sediakan provisi Papua Tengah orang asli Papua OAP mendapat hak 80 persen yaitu sebanyak 760 dan non OAP 20 persen yaitu 190. Tetapi di dalam 760 yang kami punya ini masih didapati non OAP yang menggunakan kuota orang asli Papua,” katanya.
“Muncul data non OAP yang diakui OAP dapat menggunakan OAP (entah itu peranakan Papua atau hanya mengisi formasi orang asli Papua OAP),” ujar Fonataba.
Menurut dia, pihaknya meminta kepastian dan janji untuk dipegang jika para pencaker yang ada, tidak dapat diakomodir maka jatah OAP untuk formasi yang akan datang harus disiapkan dan mengikuti tes hanya menjadi formalitas.
“Untuk itu, kami berharap apakah bapak-bapak pimpinan bisa sediakan kami kuota K2 atau CPNS agar kami yang sudah mencoba di CPNS tahun 2024 ini bisa diprioritaskan pada penerimaan tahun yang akan datang, sehingga kami hanya datang sebagai tes formalitas tetapi kami sudah memiliki jaminan untuk lolos di tes yang akan datang,” katanya.
Di kesempatan itu, seorang CASN yang yang enggang menyebutkan namanya menyatakan, masalah CASN yang non OAP itu boleh tetapi jangan dia sekolah SD di Makassar, SMP di Jakarta dan SMA-nya juga di Jakarta.
“Jangan begitu, kalau dia kecuali sekolah di wilayah Papua Tengah SD, SMA, dan SMK di wilayah Papua Tengah jangan pilih orang sembarangan,” ucapnya.
Dia menegaskan, kapan orang asli Papua ada pegawai di Sumatera, kapan ada orang asli Papua menjadi PNS di Sulawesi. “Orang asli Papua mencari kerja menderita di atas negeri sendiri ini,” ucapnya.
Tanggapan DPR Papua Tengah
Mengangapi hal itu, Ketua Sementara DPR Papua Tengah Maksimus Takimai, mengatakan tanggal 22 Januari 2025 pihaknya datangi Menpan-RB di Jakarta bersama-sama dengan BKPSDM menyampaikan dan mendengarkan terkait CASN.
“Terakhir kita sudah sampaikan 80 persen itu orang asli Papua dan 20 persen itu non orang asli Papua ya. Kalau dalam 80 persen itu non OAP masuk berarti itu masalah,” ucapnya.
“Kita sudah sepakat dan sudah pertegas sesuai dengan proses pengawasan, dan kami audiens lagi dengan BKPSDM Provinsi Papua Tengah sebelum diumumkan hasil tes CPNS, dan kami sampaikan sesuai aspirasi yang kami terima dari pencaker (CASN,” kata Takimai.
Maksimus menyatakan, terkait CASN pihaknya sudah bicara beberapa kali hasil pertemuan dengan Menpan-RB.
“Jadi sekarang juga kita mengundang BKPSDM, kalau hari ini tidak berarti besok, dan aspirasi kami sudah terima dan akan dilanjutkan lagi,” katanya. (*)
