Jayapura, WAGADEI – Rakyat West New Guinea memberi dukungan doa untuk kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Pasifik Islands Forum (KTT PIF) ke 53 yang akan berlangsung sejak 26 – 30 Agustus 2024, di Nukualofa, Negara Kepulauan Tonga.
Hal itu dilaksanakan bangsa dan wilayah West New Guinea atau West Papua merupakan bagian dari kawasan negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan.
Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni mengatakan, forum Kepulauan Pasifik didirikan pada tahun 1971, dengan alasan dan tujuan tertentu yaitu diantaranya untuk membangun hubungan kerja sama Sosial – Budaya dan Ekonomi – Politik bagi sesama warga negara yang berada diKawasan Pasifik maupun dengan masyarakat internasional di luar wilayah Pasifik.
“PIF merupakan organisasi antara 18 Negera Kawasan yang memiliki Stattus Pengamat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan setiap tahun melakukan Sidang KTT sebagai Forum Pengambilan Keputusan tertinggi menyangkut berbagai persoalan penting dan prioritas bagi Kawasan dan juga Internasional,” kata Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni kepada wagadei.id Sabtu, (24/8/2024).
Pada tahun 2024 ini, lanjut Tabuni, para pemimpin negara-negara anggota PIF akan berkumpul di Nukualofa, Negara kepulauan Tonga untuk melakukan kegiatan KTT. PIF, yang ke-53, dan akan dimulai sejak tgl 26 – 30 Agustus 2024.
“Oleh karena itu seperti biasa kami ULMWP bersama Masyarakat West Papua tetap Eksis memberi Dukungan Doa agar setiap pemimpin Pasifik diberikan Kesehatan, Kebijaksanaan dan Keteguhan Hati untuk Konsisten mengakui serta mendorong Agenda Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua ditingkat Regional maupun Internasional,” ungkapnya.
Pada kesempatan forum ini, ULMWP mengingatkan kepada para pemimpin negara pasifik bahwa Pemerintah Kolonial Indonesia sebagai Mitra Komunikasi PIF, sampai detik ini tidak mengindahkan, serta menanggapi setiap keputusan atau komunike yang dibuat oleh KTT.
“MSG maupun KTT PIF,
Pemerintah Indonesia tidak serius menyikapi Komunike PIF, yang ke-48, pada butir 35 dan 37 dan juga Komunike MSG thn 2023, tetang Kunjungan Tim Investigasi Dewan HAM, PBB kewilayah West New Guinea (West Papua),” ujarnya.
Hal ini bisa dipahami karena Pemerintah Indonesia menilai banhwa Negara-Negara kecil di wilayah Pasifik tidak terlalu Penting dan tidak memiliki potensi sumber daya yang dapat menguntungkan bagi Indonesia.
“Kami ULMWP berharap dan mengingatkan kepada pemimpin negara-negara Melanesia dan Pasifik, tentang pentingnya membangun hubungan kebangsaan serta melaksanakan komidment bersama secara nurani dan bermartabat,” katanya. (*)
