Nabire, WAGADEI – Tuntutan memprioritaskan orang asli Papua (OAP) seutuhnya dalam penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) di provinsi Papua Tengah tahun 2024 oleh pencari kerja (pencaker) maupun pernyataan dari Ketua Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Tengah Agustinus Anggaibak nampaknya agak sempit.
Pasalnya pemerintah provinsi (Pemprv) Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tetap konsisten pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
“Kembali ke ketentuan, kalau ketentuan mengizinkan kami mengacu pada ketentuan. Sifatnya penerimaan CASN ini secara nasional, yang sudah disiapkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Jadi pada prinsipnya semua itu mengacu pada ketentuan, kalau memang ketentuan diperkenankan, ya kami mengikuti ketentuan. Sejauh ini ketentuannya masih 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non OAP,” ujar Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Roland James ketika dikonfirmasi wagadei.id melalui selulernya, Kamis, (23/8/2024).
Ketika ditanya terkait pernyataan dari ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak meminta kepada Pemprov Papua Tengah agar seluruhnya diterima OAP dalam penerimaan CASN, Roland meminta dengan hormat agar pimpinan lembaga representasi kultur Papua itu segera beraudiensi dengan pemerintah pusat melalui BKN.
Sebab, kata dia, pihaknya hanya sebagai pelaksana teknis yang menyelenggarakan perintah atasan di pusat.
“Mungkin beliau (Ketua MRP Papua Tengah) bisa mengajukan aspirasi atau beraudiensi ke pemerintah pusat. Itukan rana yang berbeda too. Karena kami hanya sebagai pelaksana di instansi ya, kita ini mengikuti dengan acuan yang dibuat secara nasional, itu saja,” ujarnya.
Ia mengatakan, kini pihaknya telah membuka pendaftaran CASN sehingga tidak bisa dihentikan lantaran pernyataan sepihak dari ketua MRP Papua Tengah, sebab penerimaan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Pendaftarannya kami sudah membuka pendaftaran dengan ketentuan 80 persen untuk OAP dan 20 persen non OAP. Jadi kita di Papua Tengah rekrut sebanyak 950 ASN, jadi sudah mulai berjalan pendaftaran,” katanya.
Terkait CASN OAP dibuktikan melalui surat keterangan, mantan Sekwan Paniai ini mengatakan, akan diidentifikasi sebagai OAP berdasarkan surat dari MRP Papua Tengah, namun bisa juga dibuktikan menggunakan kartu keluarga dan e-KTP.
“Nah itu juga bisa dilihat dari KTP dan kartun keluarga, jadi yang penting bisa dibuktikan dengan identitas. Namun ketika dalam proses harus bisa dilihat surat dari MRP,” ujarnya.
Berkaitan dengan kendala koneksi internet, menurut mantan Kepala Dispenda Paniai ini, telah ada arahan resmi dari Kepala BKN Regional IX Jayapura akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo agar jaringan internet tetap stabil.
“Sesuai dengan arahan yang disampaikan kepala BKN IX pada saat rapat Jayapura itu, nanti kita menyampaikan ke Kominfo supaya jaringan internet aman,” katanya.
CASN Papua Tengah demo di kantor MRP
CASN yang dinamakan forum pencari kerja dan para pengganguran Papua Tengah yang ada di delapan kabupaten diantaranya Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Nabire dan Intan Jaya yang berada di Kabupaten Nabire memadati halaman kantor MRPT pada hari Jumat, (23/8/2034).
Demianus E Adii, koordinator aksi mengatakan meminta kepada Pj Gubernur Papua Tengah dan delapan kepala daerah harus terima 100 persen OAP.
“Kalau Pj Gubernur Papua Tengah dan MRP Papua Tengah tidak akomodir aspirasi kami ini, maka kami dari pencaker akan menuntut UU Otsus pasal 1 poin b tentang hak orang asli Papua OAP. Dan kami akan membentuk pansus untuk mengkaji UU otonomi khusus, kami tidak akan tinggal diam,” kata Demianus E Adii.
Adii menegaskan, di dalam pendaftaran CASN secara online tidak pernah tertulis tentang OAP yang ada di Papua Tengah, tetapi yang tinggal di Indonesia bagian barat juga bisa daftar dan tes secara online. “Jangan sampai logika secara jauh 80 persen untuk OAP tetapi 20 persen bolak balik ke belakang itu berbahaya,” katanya.
“Kami tidak mau melihat kehilangan hak kami orang asli Papua OAP 20 persen, sehingga hari ini penerimaan CPNS tahun 2024 orang asli Papua OAP 100 persen,” kata dia.
Penerimaan CASN secara online, lanjut dia, tetapi kondisi jaringan internet di Papua Tengah justru buruk, maka diminta kepada Pemprov dan delapan kabupaten jangan mempermainkan OAP.
“Kami orang asli Papua ini bukan bodoh, kami banyak yang penganggur,” katanya.
Aspirasi secara tertulis dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan kepada Pj Gubernur dan BKPSDM Provinsi Papua Tengah.
Menanggapi hal itu, Mateus Wakerkwa Wakil ketua MRPT mengatakan pihaknya berupaya agar penerimaan tes CASN harus dilakukan secara offline mengingat koneksi internet yang buruk.
“Maka hari ini ketua asosiasi MRP Papua, mereka ada antar surat ke Presiden jadi kita tunggu saja jawaban dari mereka,” kata Mateus Wakerkwa.
Ia menyatakan aspirasi yang disampaikan kepada pihaknya sudah dijawab hanya tunggu hasil saja. “Dari sejauh kami sudah lakukan atau muat untuk penerimaan CPNS tahun 2024 ini harus orang asli Papua OAP 100 persen itu jelas,” ucapnya. (*)
