DPR Papua Tengah minta BKPSDM umumkan hasil CPNS 2024 usai audiens dengan MenPAN RB

Nabire, WAGADEI – Banyak pihak terutama calon pegawai negeri sipil (CPNS) tingkat provinsi Papua Tengah bertanya-tanya kapan akan diumumkan hasil CPNS formasi tahun 2024.

Ternyata DPR Provinsi Papua Tengah meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah tunda mengumumkan hasil CPNS. DPR Papua Tengah berkeinginan hasil CPNS itu bisa diumumkan usai pihaknya beraudiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pada pekan depan terkait pengadaan CPNS.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikatakan Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Tengah Maksimus Takimai bahwa pihaknya masih konsisten dengan aspirasi yang disampaikan oleh pencari kerja (pencaker) pada tanggal 20 Desember 2024 lalu.

Sebab menurut Takimai, pihaknya telah membentuk panitia khusus (pansus) guna menindaklanjuti aspirasi tersebut. Sehingga langkah pertama pihaknya telah melakukan audiensi dengan BKPSDM Provinsi Papua Tengah.

Baca: BKPSDM Papua Tengah terima CASN sesuai ketentuan; 80 OAP – 20 non OAP

“Aspirasi dari pencari kerja terutama soal tuntutan CPNS formasi tanggal 20 Desember 2024 itu kami legislatif dan eksekutif provinsi Papua Tengah sudah melakukan audiensi terkait aspirasi itu dan hari itu juga kami DPR Provinsi Papua Tengah membentuk pansus yang diketuai oleh Hengki Kegou,” kata Ketua DPR Papua Tengah Sementara, Maksimus Takimai kepada wagadei.id , Jumat, (17/1/2024) di Nabire

Takimai menjelaskan, sesuai dengan jadwal nasional, pengumuman kelulusan CPNS formasi tahun 2024 harus diumumkan pada tanggal 13-15 Januari 2025 ini, namun tanggal 14 Januari 2024 pihaknya memeroleh surat dari pihak eksekutif untuk menanggapi pengumuman tersebut.

“Lalu kami DPR Provinsi Papua Tengah, saya sebagai ketua sementara bersama pansus, kami menanggapi dan menyampaikan bahwa pengumuman CPNS tingkat provinsi Papua Tengah harus ditunda, dan memang sekarang sedang tunda ini,” katanya.

Mantan anggota DPRD kabupaten Deiyai ini mengatakan, pihak eksekutif dan legislatif bersama-sama segera menghadap ke MenPAN RB guna beraudiensi. Ia mengatakan, pihaknya bakal menyampaikan dua hal berkaitan dengan pencaker di provinsi baru ini dan delapan kabupaten yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Mimika dan Puncak.

“Tujuannya ada dua hal, yang pertama adalah mengingat DOB ini tentunya ada kebutuhan pegawai ASN baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten dan kami juga sudah menyampaikan kepada eksekutif dalam hal ini BKPSDM Provinsi Papua Tengah, bahwa segera untuk melakukan pendataan menyeluruh berapa jumlah pegawai ASN yang dibutuhkan baik provinsi maupun delapan kabupaten untuk mengisi kekosongan. Dan kami mengharapkan harus ini kebanyakan harus orang asli Papua yang menempati sebab DOB diperuntukkan untuk OAP,” kata Takimai.

Kedua, politisi PDI-P ini, pihaknya juga akan menyampaikan jumlah pengangguran yang ada tingkat provinsi maupun delapan kabupaten. “Dua hal ini kami mau beraudiensi dengan MenPAN RB di Jakarta,” ucapnya.

“Jadi perlu ada penerimaan CPNS formasi khusus orang asli Papua tahun 2025 ini. Jadi kami DPR Provinsi Papua Tengah memperjuangkan untuk orang asli Papua itu harus ada penerimaan CPNS tahun 2025. Itu yang kami mau bicara berdasarkan UU Otsus dan UU pembentukan DOB Papua Tengah,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya akan memohon kepada MenPAN RB agar lebih pada kekhususan OAP dalam penerimaan CPNS tahun 2025 untuk Papua Tengah maupun penerimaan CPNS mendatang baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten harus dilakukan offline.

“Bukan online tapi tes CPNS harus offline, supaya penerimaan itu betul-betul yang diangkat itu orang asli Papua,” katanya.

Ia mengatakan, penerimaan CPNS formasi tahun 2024, pihak DPR Provinsi Papua Tengah agak kewalahan dalam pengawasan sebab pihaknya dilantik setelah seleksi CPNS ini sudah berjalan pada tanggal 20 Agustus 2024.

“Kami dilantik pas sudah di pertengahan, jadi kami dilantik tanggal 6 November 2024. Dan kami tidak ikuti dari awal, maka dengan ini terkait CPNS formasi tahun 2024 ini kami sudah sarankan kepada eksekutif perlu jaga itu pembagian 80-20. Jadi orang asli Papua itu 80 persen, sedangkan 20 persen disesuaikan tapi kaum migran harus diangkat khusus mereka yang lahir dan besar di Papua, terutama di Papua Tengah,” ujar Maksimus.

Menurut dia, kondisi pencaker di Papua, khususnya provinsi Papua Tengah hanya mengharapkan CPNS sebab tidak ada lapangan kerja lain. “Kalau kaum migran datang tes di sini jika tidak lolos, maka mereka kembali ke daerah pasti ada lapangan kerja lain dan cukup luas,” ucapnya.

“Tapi kami orang asli Papua hanya harapkan CPNS. Maka itu kami legislatif sungguh-sungguh perjuangkan dengan baik agar supaya mereka (pencaker) juga bisa bekerja sebagai pegawai ASN di atas tanahnya sendiri, terutama di provinsi Papua Tengah,” katanya.

Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah Roland Jems Butarbutar mengatakan, pihaknya akan mengumumkan hasil CPNS formasi tahun 2024 pasca audiens dengan MenPAN RB di Jakarta.

“DPR Provinsi Papua Tengah minta kami (eksekutif) audiens ke MenPAN RB, pak Gubernur (Pj Gubernur Papua Tengah) sudah iyakan. Nanti setelah audiens baru diumumkan. Jadi Pansus DPR mau tanya soal regulasi dan mekanisme pengangkatan CPNS ke MenPAN RB,” kata Roland melalui selulernya kepada wagadei.id. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan