Nabire, WAGADEI – Sarana transportasi merupakan satu-satunya sarana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Karena itu trayek baru harus dibuka serta penambahan pelabuhan singgah, penambahan panjangnya lapangan terbang (lapter) dan juga dengan pemberian subsidi penerbangan dan kapal perintis di daerah terjauh dan terluar.
Untuk itulah terus diperjuangkan oleh anggota DPR Papua John NR Gobay yang mempunyai Daerah Pengangkatan (Dapeng) di Papua Tengah.
Menurut Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua John NR Gobay, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta mobilitasnya apalagi Nabire telah menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah, maka masalah transportasi menjadi semakin penting untuk diperhatikan terutama kapal perintis dan penerbangan perintis. terutama di perkotaan.
“Banyaknya masalah transportasi pada saat ini perlu dikendalikan dengan adanya transportasi yang berkelanjutan. Penuhi transportasi laut dan udara harus mendapat perhatian secara berkelanjutan terutama kapal perintis untuk kabupaten Mimika dan Nabire, sementara penerbangan perintis harus dilaksanakan di kabupaten Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya,” kata John NR gobay saat ditemui wagadei.id di Nabire, Senin, (1/7/2024).
Untuk itu, sesuai dengan arahan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, John NR Gobay mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Whasington Lumban Gaol pada tanggal 1 Juli 2024 di Nabire.
“Saya langsung ketemu pak Kadis Perhubungan Provinsi Papua Tengah guna kami sama-sama mendorong penambahan pelabuhan singgah Kapal Perintis di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire dan juga penerbangan perintis di kabupaten Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut hasil pertemuan dengan Direktur Angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan RI pada 30 April 2024 lalu bahwa perlu adanya tambahan pelabuhan singgah Kapal Perintis untuk wilayah Papua Tengah.
“Pada tanggal 6 Mei 2024, kami juga telah mengadakan pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara guna mendorong Trayek Subsidi Penerbangan Perintis di beberapa titik pada beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Tengah,” katanya
Hal itu dilakukan secara berkontinyu lantaran daerah-daerah di tanah Papua ada daerah pesisir, rawa dan pegunungan sementara akses jalan darat belum merata, akses transportasi laut dan sungai belum merata.
“Itu cara kami agar pelayanan kesehatan harus mulai dari distrik, nakes, guru, pegawai distrik harus ada dan menetap disemua distrik. Agar bisa maka tranportasi harus disediakan agar tenaganya bisa pergi ke tempat tugas dan menetap disana dan bisa ke kota dan mobilisasi barang bisa masuk distrik. Masalah kesehatan dan pendidikan dapat merata sampai ke pelosok bila ada sarana transportasi,” katanya.
Dengan kondisi ini, lanjut mantan Ketua Dewan adat daerah (DAD) Paniyai, pelayanan pendidikan dan kesehatan pasti tidak merata, pemerintah pusat telah membantu dengan subsidi perintis angkutan darat, udara dan laut.
“Krena itu selalu kami sampaikan perlu ada subsidi transportasi juga oleh pemerintah daerah utk mereka yang ada jauh dari kota, bukan sekedar kunjungan kunjungan pemerintah atau dokter dan guru terbang atau terapung, tapi pemerintah distrik, guru dan tenaga kesehatan yang menetap di distrik,” katanya.
Ia menegaskan, lantaran keterbatasan sarana transportasi ke distrik-distrik terluar misalnya Sukikai Selatan, Piyaiye, Dipa, Menou di kabupaten Dogiyai sementara di Paniai seperti Duma-Dama, Bogobaida dan Siriwo. Kalau di Intan Jaya seperti Tomosiga, Agisiga sementara di Mimika ada distrik terluar seperti distrik Yamo, Wangbe, Jila, Potowaiburu, Kokonao, Jita, Agimuga dan lainnya membuat pelayanan pendidikan dan kesehatan pasti tidak merata.
“Pemerintah pusat telah membantu dengan subsidi perintis angkutan darat, udara dan laut, karena itu selalu kami sampaikan perlu ada subsidi transportasi juga oleh Pemerintah daerah utk mereka yang ada jauh dari kota, bukan sekedar kunjungan kunjungan pemerintah atau dokter dan guru terbang atau terapung, tapi perlu adanya sarana transportasi agar pemerintah distrik, guru dan tenaga kesehatan yang menetap di distrik,” ungkapnya.
Dalam rangka menjangkau daerah pelosok, kata dia, lapangan terbang Duma-Dama di kabupaten Paniai dan Unito, distrik Sukikai Selatan, Piyaiye di Dogiyai serta sejumlah distrik di Intan Jaya perlu ditambah panjangnya kurang lebih 400 meter.
“Itu karena Kemenhub pada tahun depan (2025) sudah tidak lagi menerbangkan pesawat jenis Pilatus Porter tapi dengan Grand Caravan. Pesawat ini dapat mendarat pada lapter minimal 600 meter. Pemda tentu harus membangun atau menambah panjang lapter dan pengerasan atau pengaspalan, membangun dermaga serta jalan ke dan di daerah 3TP di Papua Tengah,” katanya. (*)
