Jayapura, WAGADEI – Badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis) Universitas Cendrawasih (), Menanggapi sebuah video berdurasi 1 menit 14 detik yang merekam aksi keji sekelompok oknum militer melakukan penyiksaan sadis terhadap warga sipil di Papua viral di media sosial,
“Kami meminta kepada Panglima TNI agar pecat dan proses pelaku penyiksa warga sipil di Puncak,” kara Binius Kakyarmabin, ketua BEM FEB Uncen saat ditemui wagadei.id, Minggu, (24/3/2024).
Menurut dia, video yang beredar tentang penyiksaan yang dilakukan terhadap salah orang asli Papua merupkana Tindakan sangat sadis yang dilakukan oleh prajurit TNI, sehingga sebagai orang Papua turut merasa sakit hati.
“Apakah kami orang Papua dianggap binatang di Republik ini. Kenapa setiap tahun masyarakat Papua selalu ada saja korban karena kekerasan militer, apalagi kali ini dilakukan oleh anggota TNI,” katanya.
Dri sekian banyak kejadian, lanjut dia, kali ini sangat tidak manusiawi tentunya sebagai orang Papua merasa iba dan tidak menerima tindakan seperti yang dilakukan oleh oknum militer tersebut.
“Sebagai TNI harusnya melakukan tugas sebagai TNI saja, jangan siksa masyarakat sipil apalagi warga sipil yang tidak bersalah,” katanya.
Lebih lanjutnya dikatakan perlakuan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok TNI. Maka Panglima TNI pecat dan proses hukum oknum TNI sebagai pelaku penyiksa warga di kabupaten Puncak.
Baca: https://wagadei.id/2024/03/23/pmkri-cab-jayapura-angkat-bicara-terkait-penganiayaan-terhadap-oap/
Kalau aksi brutal seperti ini dibiarkan kata dia, maka seperti ini akan terus terjadi di tanah Papua. Untuk itu Panglima TNI harus pecat pelaku dan segara proses hukum, karena Pangdam XVII/Cenderawasih menutup kejadian ini.
Ia mengatakan, sebelumnya Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan bilanga tidak pernah melakukan Tindakan kekerasan terhadap Masyarakat. “Kami masih konfirmasi video itu bahkan disebutkan bahwa video itu hasil editan.
Menaggapi itu, Ketua BEM ini juga mengatakan sebagai Kepala TNI di Papua seharusnya tak pantas bicara seperti itu namun harus mengakui atas perbuatan.
“Pernyataan ini sangat disayangkan, seharunya beliau harus terima kenyataan dan mengaku bahwa bawahannya telah melakukan aksi kekejaman itu. Tapi malah dibilang hasil editan. Ini sangat disayangkan, semua masyarakat sudah tahu itu, kalau tidak coba buktikan hasil editntya, kami menilai ini sedang menutupi aksinya itu,” ungkpanya. (*)
