Semua pihak diminta kawal proses hukum terhadap prajurit TNI penyiksa warga sipil

Wamena, WAGADEI – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Wamena Kabupaten Jayawijaya berharap kepada semua pihak harus terlibat secara aktif guna melakukan pengawalan ketat proses hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap warga orang asli Papua (OAP) yang viral di media sosial hingga tuntas.

“Setelah kami mencermati video ini dilakukan di luar kewajaran manusia, kami mengutuk keras para pelaku tindakan biadab yang tidak beradab ini. Bahkan lebih dari itu ini tindakan yang tidak manusiawi kami ingin hidup damai di tanah ini mohon jangan hanya karena persoalan seperti ini membuat kehidupan kami di tanah ini menjadi tanah yang penuh dengan darah,” kata ketua GMKI Theo Michael Mabel, Sabtu, (23/3/2023).

Pihak-pihak terkait baik Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Komnas HAM Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi dan usut tuntas hingga ke akar-akarnya.

“Ini persoalan kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja para pelaku biadab yang tidak beradab itu baik pihak gereja masyarakat bahkan pemerintah mari kita bicarakan demi terciptanya kedamaian dan kenyamanan di Tanah ini. Kami juga meminta kepada semua pihak untuk mengawal proses ini hingga sampai dengan selesai,” katanya.

Ia berpesan kepada Panglima TNI hentikan pendropan militer di tanah Papua, berhenti jadikan tanah Papua sebagai daerah operasi militer. “Kami juga berharap kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi janji-janji manis yang beliau sampaikan tahun lalu bahwa di Indonesia ada 12 kasus pelanggaran berat yang harus diselesaikan diantaranya tiga di Papua yang sampai hari ini tidak diselesaikan,” ungkapnya.

Kini, Presiden sudah berada di pengujung masa jabatannya, lanjut dia, sampai kapan akan diselesaikan ini persoalan kemanusiaan. “Kami mau hidup bebas kami mau hidup damai nyaman di atas tanah kami mohon kami orang yang beradab kami bukan binatang yang harus dicincang, dipukul, diinjak,” katanya.

“Sekali lagi kami cabang Wamena menyoroti hal ini adalah nilai kemanusiaan yang harus semua pihak terlibat menyuarakan dan mengawal semua proses hingga proses ini boleh dapat berjalan dan selesai,” katanya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan