Baru Dilantik Jadi MRPT, Pokja Perempuan Serukan Utamakan OAP Dalam Semua Sektor

Nabire, WAGADEI – Walaupun baru saja dilantik sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) periode 2023-2028 pada Rabu, (8/11/2023) namun kelompok kerja atau pokja Perempuan MRPT menyerukan agar wajib hukumnya pemerintah Provinsi Papua Tengah menempatkan orang asli Papua (OAP) pada posisi utama terutama dalam mengisi tempat baru.

Mereka yang dilantik Wakil Mendagri John Wempi Wetipo pada Pokja Perempuan MRPT diantaranya Yulce Magai, Pipina Wonda, Temira Wonda, Sere Tabuni, Valentina Kemong, Marsela Tomatipi, Paulina Marei, Mirna Binggoro Hanebora, Debora Mote, Agata Tekege, Meliana Dogomo, Selpina Muyapa dan Maria Mote.

Anggota Pokja Perempuan Maria Mote mengatakan, MRP sebagai lembaga representasi kultur orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan umat beragama sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Maria Mote mengatakan, untuk mengurangi angka pengangguran di Papua Tengah pihaknya sepakat akan mendorong pekerjakan OAP di bandara baru Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah.

“Bandara baru Nabire sebagai ibukota provinsi Papua Tengah akan segera beroperasi, kami dari Pokja Perempuan sudah sepakat bahwa karyawan atau pegawai di bandara baru ini harus ditempati orang asli Papua,” kata Maria Mote kepada Jubi, Kamis, (9/11/2023) melalui selularnya.

Kesepakata pihaknya itu, kata dia bakal mendorong ke Pemprov Papua Tengah dalam hal ini kepada Pj Gubernur Papua Tengah agar ditekan dalam suatu kebijakan khusus dalam UU Otsus.

“Jadi kami akan fokus mendorong setiap lapangan kerja di Papua Tengah wajib prioritaskan OAP,” katanya tegas.

Senada juga disampaikan Yulce Magai, anggota Pokja Perempuan MRPT. Menurut dia, agenda pertama adalah pihaknya berkolaborasi dengan Pemprov merangkul OAP.

“Anak-anak yang selesai sekolah ini banyak, mereka lagi nganggur. Nah dalam penempatan karyawan di bandara baru Nabire ini harus merangkul OAP,” kata Magai.

Ia juga mengatakan MRPT bakal gunakan kewenangan dalam undang-undang Otsus untuk utamakan OAP.

Mirna Binggoro Hanebora, salah satu anggota MRPT Pokja Perempuan juga sebagian orang asli Nabire melihat bahwa bandara baru berada di Nabire akan berkembang pesat apalagi luas bandara yang cukup besar dan berada dalam wilayah adat maka Pemprov dan Kementerian Perhubungan jelih melihat penempatan pegawai di bandara yang berlokasi di Karadiri distrik Wanggar, Nabire.

“Lalu itu pemerintah pernah sekolahkan anak-anak kami bagian bandara (perhubungan). Mereka yang sudah sekolah bandara beberapa waktu lalu harus ditempatkan dan didata kembali. Anak-anak Papua juga bisa bekerja,” katanya.

Valentina Kemong dan Anastasia Belau dari Pokja yang sama juga berujar soal perekrutan
Lapangan kerja harus diutamakan anak asli Papua, sebab mereka sudah selesai kuliah dan bisa bekerja.

“Mohon adik-adik kami banyak jadi utamakan anak asli Papua. Kalau tidak, untuk apa ada bandara besar sini,” katanya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan