Jayapura, (WAGADEI) – Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Nasional menilai menetapan peraturan pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, serta moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia justru negara Indonesia menujukkan wajah asli yang gemar berburuh keuntungan.
Untuk itu, 28 Eksekutif WALHI seluruh Indonesia bersatu menyeruhkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) agar segera mencabut PP tersebut. Pasalnya belum lama ini pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta UU 26 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah menerbitkan aturan yang akan melanggengkan krisis ekologis, terutama di Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
“Peraturan ini menggambarkan wajah asli Pemerintah Indonesia yang gemar berburu keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi mengorbankan kelestarian pesisir, laut, dan pulau kecil dalam jangka panjang,” kata Manajer kampanye pesisir dan Laut WALHI Nasional, Rarip Ridwanuddin kepada wagadei.id di Kota Jayapura, Kamis, (1/6/2023).
Ia mengatakan, PP tersebut membuka topen yang selama ini sembunyikan wajahnya di depan fofum internasional seolah-olah menjaga kesehatan dan keselamatan laut Indonesia.
“Dengan demikian komitmen Jokowi di forum internasional itu hanya narasi indah di atas podium semata” katanya tegas.
Direktur Eksekutif Walhi Papua Maikel Primus Peuki mengatakan, pihaknya memiliki catatan tentang penerbitan PP ini merupakan langkah mundur jauh ke belakang dalam konteks perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia.
Termasuk kata dia, perlindungan wilayah tangkap nelayan yang merupakan produsen pangan laut utama di Indonesia.
”Hari ini, masyarakat pesisir di Indonesia sedang berhadapan dengan ancaman dampak buruk krisis iklim berupa tenggelamnya desa-desa pesisir, termasuk tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia akibat kenaikan air laut. Tren global kenaikan air laut adalah 0,8-1 meter,” katanya.
Sehingga dalam berbagai kesempatan WALHI telah menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa pada masa yang akan datang, sebanyak 115 pulau kecil di perairan dalam Indonesia, dan 83 pulau kecil terluar (terdepan) akan tenggelam akibat kenaikan air laut.
“Artinya dengan adanya PP ini ancaman tenggelamnya desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia akan semakin cepat,” ujarnya.
Pihaknya mendesak pemerintah agar melakukan moratorium permanen terhadap seluruh proyek reklamasi pantai di Indonesia serta seluruh proyek tambang pasir laut yang menjadi bagian dari proyek reklamasi pantai yang merusak ekosistem laut Indonesia.
“Kami minta segera melakukan evaluasi dan menghentikan beban industri besar di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang memperparah kerusakan, di antara pertambangan timah dan nikel yang kini terus dikembangkan oleh pemerintah,” katanya.
Selain itu, diminta agar segera menyusun segera skema penyelamatan desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil yang tengah dan akan tenggelam.
“Segera menetapkan darurat iklim dan segera menyusun undang-undang keadilan iklim untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman dampak buruk krisis iklim dan menetapkan aturan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan ekosistem esensial. Serta segera menetapkan kawasan tangkap nelayan tradisional di perairan pulau-pulau kecil. (*)
