Ini Rekomendasi Yang Ditawarkan Komnas HAM Perwakilan Papua Tentang Dialog

Jayapura, (WAGADEI) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Perwakilan Papua meluncurkan buku berjudul “Membuka Ruang Membangun Dialog” pada Selasa, (23/5/2023) di hotel Ultima Horison Entrop Kota Jayapura, Papua.

Pada kegiatan itu, Komnas HAM Perwakilan Papua mengundang berbagai pihak guna mendengarkan pendapat sebelum buku ini diperluas.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, pihaknya menilai dialog dalam konteks masalah lain sudah terbiasa dilakukan, akan tetap kenapa masalah Papua sangat berat sekali untuk berdialog.

“Kenapa dialog kemanusiaan, dan masalah Papua ini sangat sulit untuk dialog damai? Untuk itulah kami juga merekomendasikan beberapa hal,” kata Ramandey.

Berikut rekomendasi Tim Pemantau dan Negosiasi;

  1. Presiden perlu segera membentuk tim khusus dialog kemanusiaan untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh.
  2. Panglima TNI dan Kapolri perlu menegaskan kepada jajarannya agar dalam penugasan satgas TNI – Polri ke Papua perlu diberikan pembekalan soal kearifan lokal dan nilai-nilai HAM. Pembekalan dilakukan selain di lingkungan TNI Polri, juga perlu mempertimbangkan pelibatan lembaga -lembaga lain.
  3. Para Gubernur, Bupati, Walikota di enam provinsi se tanah Papua perlu berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang berkonflik di wilayah masing-masing.
  4. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak serta lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan yang berpengalaman dalam mengurus dan melakukan trauma healing perlu melakukan penanganan kepada para pengungsi yang tersebar di banyak tempat di Papua.
  5. TPN-PB OPM menghentikan aksi intimidasi terhadap warga sipil termasuk penyerangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pedagang atau pekerja bangunan yang sama sekali bukan bagian dari pihak yang pihak berkonflik.
  6. TNI – Polri dalam operasi pemulihan keamanan panca kontak senjata agar tidak merusak rumah atau honai warga, gedung-gedung sekolah, gereja dan juga ternak-ternak milik masyarakat yang telah mengunsi agar tidak menimbulkan dendam berkepanjangan.
  7. Para pihak yang terlibat konflik secara langsung baik TPNPB-OPM, TNI, maupun polri agar mendukung dialog kemanusiaan yang diinisiasi oleh Komnas HAM, MRP, ULMWP dan Dewan Gereja Papua. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan