Jayapura, (WAGADEI) – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti mengakui Negara Indonesia selalu bicara soal soluisi mendamaikan Papua tanpa mencintai orang pribumi.
“Kita selalu bicara bagaimana damaikan tanah Papua ini, akan tetapi kita juga lupa damaikan Papua dengan mencintai orang asli Papua” ujar Fatia Maulidiyanti, Rabu, (17/5/2023).
Hal itu dikatakan Fatia saat memberikan materi pada kuliah umum topik “Meninjau Kebebasan Sipil di Papua: Betulkah Dibatasi Demi Kepentingan Jakarta” yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura pada Rabu.
Sejumlah kebijakan terhadap Papua yang diputuskan Jakarta, lanjut dia, pentingnya keterlibatan orang asli Papua agar berimbang dalam mengambil Langkah-langkah selanjutnya.
Akademisi Uncen, Prof. Melkias Hetharis mengatakan, setiap manusia yang hidup di bumi punya hak untuk menikmati keadilan dan kebahagiaan termasuk OAP yang hidup di bumi Cenderawasih.
“Tetapi hak-hak ini seakan hanya slogan bagi negara. Kebijakan-kebijakan yang berdampak keamanan manusia di Papua kita melihat jumlah pengungsi cukup banyak sampai hari ini belum tindak lanjuti negara, beberapa pembatasan ruang sipil seperti penangkapan sewenang- wenang, pemeksisa, maupun penararan aksi aksi atau pun ruang -ruang publik semestinya cukup bebas bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Situasi yang terjadi di Papua, kata dia, sangat dikendalikan oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang tertentu baik bisnis maupun pemerintah.
“Akhirnya berdampak warga sipil dari pada pelanggaran HAM dan juga bagaimana militer ini juga akar persoalannya apa yang terjadi indikatornya tidak pernah bertikai,” ucapnya. (*)
