Wamena (WAGADEI) – DPRD Jayawijaya aneh tapi nyata. Selama ini (2018-2023) kinerja seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jayawijaya seakan berubah fungsi melanggar kode etik dewan dan sumpah janji jabatan. Siang malam para DPRD bergerilya terus-menerus mempromosikan John Ricard Banua (JRB) Jilid II agar kembali mencalonkan diri Bupati Jayawijaya periode 2024-2029 mendatang.
Hal ini dikatakan Ismail Asso, motivator dan pemerhati pembangunan kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dalam keterangan tertulisnya kepada wagadei.id, Selasa (11/4/2023). Asso menyatakan sangat menyayangkan sikap dan perilaku yang dipertontonkan para anggota dewan Jayawijaya.
Menurut Asso, para anggota DPRD harusnya tahu dan memaham fungsi, peran serta tanggungjawab sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jayawijaya (DPRD) untuk mewakili aspirasi rakyat Jayawijaya atau mewakili aspirasi seorang Bupati John Ricard Banua. Sebab kenyataannya terlihat telah berubah seakan menjadi Dewan Perwakilan Bupati Jayawijaya.
“Anggota dewan seluruh partai politik di kabupaten Jayawijaya yang ada hari ini, sebelumnya pada saat Pilkada Jayawijaya tahun 2018, entah dengan perjanjian apa, semua kursi dari seluruh partai politik diborong (dibeli) oleh calon tunggal John Ricard Banua (JRB), tanpa menyisakan satupun kursi di partai oposisi,” ucapnya.
Asso mengatakan kemungkinan dikarenakan itu, sejatinya anggota DPRK yang adalah wakil rakyat telah beralih jauh dari peran dan fungsinya. Karena dapat diamati saat ini, perilaku ditunjukkan hari-hari seakan menjadi DPRK untuk mewakili Bupati bukan mewakili rakyat.
“Perilaku dan kinerja mereka bisa diamati tersebar luas tak ubahnya buzzer. Hari-hari mereka masuk semua group bersama mengcounter isu-isu miring jika ada suara kritis melakukan kontrol sosial kinerja Bupati Jayawijaya. Yang begitu itu, apakah sejatinya tugas dan tanggungjawab para anggota DPRK Jayawijaya?,” ujarnya.
Sebab, kata Asso, sejak bupati dilantik menjadi bupati Jayawijaya setelah menang tanpa lawan atau melawan kotak kosong dibarengi dengan perolehan kursi DPRK yang diborong (dibeli) di seluruh partai, tidak ada progresivitas pembanguan apapun yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jayawijaya, namun semua anggota DPRK diam membisu.
Krisis Kepemimpinan
Melihat sikap diam para anggota DPRK, Asso mengibaratkan semua seperti perempuan diam (‘inyewe himi ake’) yang tidak berani bicara jujur didepan umum untuk membela kebenaran demi kepentingan umum.
“Padahal ada banyak laki-laki, berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas. Tapi tidak berani seperti perempuan, takut bicara, tidak ada yang berani tampil bicara jujur dan terus terang dimuka umum, publik Jayawijaya.”
“Wahai para laki-laki, para pemuda, para sarjana, para tokoh adat, toko pemuda, toko agama dan tokoh intelektual Jayawijaya, kalian macam perempuan saja. Kamu itu semua laki-laki Wamena lembah PALIMA. Orang asli Jayawijaya ada baru, macam perempuan kawin lari, serahkan diri terima lamaran pria asing kawin diluar, terima lamaran sama orang asing, marga Banua, yang sebenarnya bukan marga Papua,” sindirnya tegas.
Lanjutnya, seakan semua laki-laki lembah PALIMA sekarang telah berubah jenis kelamin menjadi perempuan untuk mencari suami laki-laki asing. Memalukan!
“Untuk itu saran saya kepada kalian semua, lebih baik maju mencalonkan diri sendiri, bukan mendorong mengkampanyekan JRB jilid II sebagai calon Bupati Jayawiajya 2024-2029. Dan secara terus-terang saya mau memberikan masukan dan saran kepada JRB agar tidak paksakan diri maju lagi jadi Bupati Jayawijaya, kalau tujuannya hanya uang dan proyek tidak mau membangun dan memajukan pembangunan rakyat Jayawijaya,” pintanya.
Sarannya itu, dimintanya, dapat teruskan kepada Bupati Jhon Banua agar jangan lagi maju mencalon diri bupati, karena akan beresiko tinggi.
“Tolong bilang saran saya ini sama bapak John Banua, agar orang tua itu jangan lagi maju karena sangat beresiko, akan sangat resisten, beresiko hight coast, ongkos politiknya sangat tinggi, kerusuhan diatas kerusuhan akan membawa korban nyawa dan harta benda,” ujarnya.
Dimana ledakan protes dan kerusuhan demi kerusahan, beber Asso, akan berubah menjadi ledakan kerusahan secara horizontal antar warga sipil di kota Wamena yang tak akan terelakkan jika JRB kembali maju jilid II. Semua kios, toko-toko, fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah dan semua fasilitas yang dibangun bertahun-tahun akan ludes hangus dalam waktu sekejab.
“Belum lagi banyak nyawa warga sipil yang akan berjatuhan akibat terjadi kerusuhan horizontal antar etnis, antar suku, antara pendatang dan pribumi. Karena di Jayawijaya itu sangat rentan dengan kerusuhan, masalah apa saja sedikit dipicu, selalu berdampak kerusuhan massal. Kita tidak ingin Jayawiajya selalu rusuh dan tak aman. Terus terjadi konflik hanya karena ambisi politik seseorang. Maka John Banua jangan memaksakan diri ngotot tetap maju jilid II,” cetusnya.
Dia mempertanyakan, namun jika tetap ngotot maju, sebenarnya punya tujuan apa untuk menjadi Bupati?
“Setelah jadi bupati paham kinerja boleh. Punya konsep bisa bangun Jayawijaya ya silahkan. Tapi sudah terbukti selama ini gagal total. Mampunua hanya melahirkan banyak kerusuhan, banyak kematian, angka kekerasan dan kriminalitas sangat tinggi,” tandasnya.
Lawan Kotak Kosong
Asoo menjelaskan cara busuk yang dilakukan JRB tahun 2018 untuk menjadi Bupati. Setelah memborong seluruh Parpol, semua sistem perangkat pemilu dari KPUD, PPD, bahkan semua perangkat pemerintah distrik dan kampung sampai para tokoh adat dan kepala kampung diberikan arahan berupa perintah agar harus mengamankan semua suara secara bulat kepadanya.
“Akan tetapi masalahnya setelah jadi Bupati, beliau bisa apa, tahu apa, bikin apa? Karena membangun itu harus punya visi dan misi. Punya konsep dan paham konsep pembangunan seperti apa berjangka untuk membawa Jayawijaya maju sejahtera aman tentram damai boleh,” tuturnya.
“Tapi ini tidak, malah menurut saya, mohon maaf, John Banua sudah sangat gagal total. Semua jalan ditempat, tidak punya konsep pembangunan yang jelas, tidak mengerti, tidak paham adat budaya dan karakter masyarakat Jayawijaya. Rakyat maunya apa dan bagaimana,” tekannya.
Untuk itu, untuk menghindari semua itu, Asso kembali menyarankan bupati Jhon Banua harus mengundurkan diri dari jabatan Bupati dengan cara tidak memaksakan diri atau dipaksakan oleh Timses JRB untuk maju jilid II Jayawijaya (2024-2029), agar jangan lagi membuat susah rakyat Jayawijaya.
Dikatakan, apa yang disampaikannya ini adalah himbauan moral yang sifatnya terbuka disampaikan lebih awal sebagai langkah prefentive untuk menghindari dampak kerusuhan lebih besar dan penderitaan rakyat Jayawijya lebih panjang.
“Dan ini merupakan saran saya yang konkrit dan terbuka kepada saudara John Banua, agar sebaiknya mundur dari jabatan karena sudah sangat tidak pantas, tidak cocok memaksakan diri kembali untuk kedua kalinya mencalonkan diri Jilid II maju sebagai Calon Bupati Jayawijaya 2024-2029,” terangnya.
Diakhir keterangannya, melihat dinamika pemerintahan yang telah berjalan, ia merekomendasikan KPK RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar harus segera memeriksa bupati Jayawijaya dan seluruh anggota DPRK Jayawijaya.
