Oleh: Emanuel You
DARI ujung timur Indonesia, di mana matahari pertama kali menyapa negeri ini, sebuah harapan perlahan bangkit. Bukan sekadar suara dari hutan dan lembah, bukan sekadar gema dari pesisir dan pegunungan, tetapi suara hati sebuah tanah yang lama memberi, namun jarang diberi kesempatan untuk memimpin. Papua tidak lagi hanya ingin dikenang karena kekayaan alamnya, ia ingin dikenang karena anak-anaknya yang siap berdiri di barisan terdepan, memimpin Indonesia bersama-sama.
Untuk itu, sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih besar bagi putra asli Papua untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan tertinggi Republik Indonesia. Salah satu figur yang layak diperhitungkan adalah Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan persoalan kemanusiaan, keadilan dan hak-hak masyarakat.
Gagasan mempertimbangkan Natalius Pigai sebagai calon Wakil Presiden bukan sekadar berbicara tentang keterwakilan orang asli Papua. Lebih dari itu, ini merupakan momentum untuk membangun tradisi kepemimpinan nasional yang lebih inklusif, mencerminkan keberagaman Indonesia dari barat hingga timur.
Selama ini, Papua telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa melalui kekayaan sumber daya alamnya. Namun, sudah saatnya kontribusi tersebut berjalan beriringan dengan kesempatan yang lebih besar bagi orang asli Papua untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan nasional.
Papua tidak boleh hanya menjadi wilayah yang kekayaan alamnya menopang pembangunan Indonesia, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk ikut memimpin Indonesia.
Kedekatan Prabowo dan Natalius Pigai Menjadi Modal Penting
Salah satu hal yang patut menjadi pertimbangan adalah hubungan dan kedekatan politik yang telah terjalin antara Prabowo Subianto dan Natalius Pigai. Kedekatan yang dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, dan kesamaan visi kebangsaan dapat menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan.
Seorang Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden dalam kegiatan kenegaraan. Ia harus menjadi mitra strategis, membantu merumuskan kebijakan, mengawal program prioritas, serta memastikan agenda pembangunan berjalan efektif. Dalam konteks tersebut, Pigai memiliki peluang untuk menjadi figur yang memberikan perspektif berbeda kepada Presiden, terutama dalam memahami persoalan Papua dan kawasan timur Indonesia.
Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memiliki kapasitas, serta bersedia bekerja penuh waktu membantu Presiden menjalankan agenda pembangunan nasional. Karena itu, kedekatan dan kepercayaan antara Prabowo dan Pigai patut diperhitungkan sebagai salah satu modal politik. Namun, tentu harus disertai kemampuan, integritas dan kesiapan menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Natalius Pigai Bukan Sekadar Representasi Papua
Natalius Pigai bukan hanya dapat dipandang sebagai simbol keterwakilan masyarakat Papua.
Ia memiliki pengalaman sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2012–2017 dan kini dipercaya menjabat Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Merah Putih.
Pengalaman tersebut memberikan bekal dalam memahami persoalan hak asasi manusia, keadilan sosial, hubungan negara dengan masyarakat serta berbagai tantangan kebangsaan.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu memahami persoalan bangsa dari berbagai perspektif.
Kehadiran putra Papua dalam posisi Wakil Presiden dapat memperkaya proses pengambilan keputusan nasional.
Tentu, jabatan Wakil Presiden membutuhkan kemampuan yang luas, termasuk pemahaman ekonomi, diplomasi, tata kelola pemerintahan, dan kemampuan mengoordinasikan agenda pembangunan nasional. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Natalius Pigai layak masuk dalam diskusi publik mengenai alternatif kepemimpinan nasional.
Kekayaan Alam Papua untuk Indonesia, Orang Asli Papua Harus Ikut Mengisi
Ada satu hal mendasar yang tidak boleh dilupakan dalam perjalanan pembangunan Indonesia, bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan menjadi bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional.
Dari sektor pertambangan, kehutanan, gas, perikanan, hingga berbagai potensi ekonomi lainnya, Papua turut memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.
Namun, ada pertanyaan penting yang patut direnungkan bersama: apakah kontribusi kekayaan alam Papua sudah berjalan seimbang dengan kesempatan orang asli Papua untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional?
Orang asli Papua tidak boleh hanya menjadi penikmat pembangunan. Mereka harus menjadi pengisi pembangunan, pengambil keputusan, dan bagian dari pemegang tanggung jawab dalam menentukan masa depan Indonesia.
Pembangunan bukan hanya tentang berapa besar kekayaan alam yang dapat dikelola, berapa besar pendapatan negara yang dihasilkan, atau berapa banyak infrastruktur yang dibangun.
Pembangunan juga harus berbicara tentang keadilan, kesempatan, penghargaan terhadap masyarakat lokal, serta keterlibatan orang asli Papua dalam menentukan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
Jangan sampai kekayaan alam Papua ikut membangun Indonesia, tetapi orang asli Papua justru terus berada di luar lingkaran strategis pengambilan keputusan nasional.
Papua harus menjadi bagian dari kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan politik Indonesia.
Melayu dan Melanesia: Simbol Keadilan dan Kebinekaan Indonesia
Ada sebuah gagasan kebangsaan yang menarik untuk direnungkan: bagaimana jika kepemimpinan nasional Indonesia menghadirkan keterwakilan dua latar belakang budaya yang berbeda, yakni Presiden dari latar belakang Melayu dan Wakil Presiden dari latar belakang Melanesia?
Dalam gagasan ini, pasangan Prabowo Subianto dan Natalius Pigai dapat menjadi gambaran simbolis persatuan Indonesia dari barat hingga timur.
Prabowo merepresentasikan kepemimpinan nasional dari kawasan barat Indonesia, sementara Natalius Pigai sebagai putra asli Papua membawa identitas dan perspektif masyarakat Melanesia dari kawasan timur. Perpaduan tersebut dapat menjadi pesan kebangsaan bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu kelompok, satu suku, satu warna kulit atau satu wilayah saja. Indonesia adalah rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.
Istilah hitam dan putih dalam gagasan ini bukanlah pembeda derajat ataupun ukuran keunggulan manusia. Sebaliknya, keberagaman warna kulit dan identitas menjadi metafora tentang persatuan dalam perbedaan.
Di sinilah nilai Bhinneka Tunggal Ika menemukan makna yang lebih nyata. Berbeda latar belakang, tetapi memiliki kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama dalam membangun negara.
Jika gagasan tersebut terwujud melalui proses demokrasi dan konstitusi, Indonesia dapat menghadirkan pesan kuat bahwa keadilan bukan hanya tentang pemerataan pembangunan, melainkan juga pemerataan kesempatan untuk memimpin.
Presiden dan Wakil Presiden tidak harus berasal dari latar belakang yang sama untuk memiliki cita-cita yang sama.
Justru dalam keberagaman itulah persatuan Indonesia menemukan kekuatannya.
Papua Jangan Hanya Menjadi Objek Pembangunan
Selama ini, pemerintah pusat terus menggaungkan percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pembangunan Papua tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana orang asli Papua mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam menentukan arah kebijakan nasional. Masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk melahirkan pemimpin nasional. Papua tidak boleh hanya hadir dalam pidato kenegaraan, agenda kunjungan pejabat, dan program pembangunan.
Papua juga harus hadir dalam ruang pengambilan keputusan tertinggi negara.
Menghadirkan putra asli Papua dalam kepemimpinan nasional akan menjadi pesan kuat bahwa persatuan Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui kesatuan wilayah, tetapi juga melalui kesetaraan kesempatan.
Prabowo Memiliki Kesempatan Membuat Sejarah
Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan untuk memperluas makna persatuan nasional melalui kepemimpinan yang lebih representatif.
Jika pada masa mendatang Prabowo mempertimbangkan Natalius Pigai sebagai salah satu figur untuk mendampinginya, keputusan tersebut akan menjadi wacana politik yang memiliki makna besar bagi Papua dan Indonesia Timur.
Tentu, kelayakan seorang calon Wakil Presiden tidak cukup hanya didasarkan pada kedekatan dengan Presiden atau latar belakang daerah. Integritas, kapasitas, pengalaman, kemampuan bekerja sama, dan kepercayaan rakyat tetap menjadi ukuran utama. Namun, memberikan kesempatan kepada putra Papua untuk masuk dalam kepemimpinan tertinggi nasional merupakan langkah yang patut diperjuangkan melalui proses demokrasi dan konstitusi.
Bukan Meminta Jabatan, tetapi Memperjuangkan Kesetaraan
Gagasan Natalius Pigai sebagai calon Wakil Presiden bukanlah permintaan agar Papua diberikan jabatan karena alasan geografis atau identitas semata.
Ini merupakan ajakan agar Indonesia membuka ruang lebih luas bagi putra terbaik dari kawasan timur untuk ikut memimpin bangsa. Papua tidak meminta belas kasihan. Papua tidak meminta hadiah politik. Papua menginginkan kesempatan yang setara untuk membuktikan kemampuan dalam membangun Indonesia.
Jika Indonesia benar-benar berdiri di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka kesempatan memimpin negara harus terbuka bagi seluruh anak bangsa.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memiliki kapasitas, memahami agenda pemerintahan dan mampu bekerja penuh waktu membantu Presiden memajukan Indonesia.
Natalius Pigai adalah salah satu nama yang layak diperhitungkan dalam gagasan tersebut.
Papua Punya Hak Untuk Memimpin Indonesia
Orang asli Papua tidak boleh hanya menjadi penikmat pembangunan, tetapi harus menjadi pengisi pembangunan.
Tidak cukup hanya tanahnya memberikan kekayaan bagi Indonesia, tetapi anak-anak negerinya juga harus diberikan kesempatan untuk ikut menentukan masa depan bangsa.
Papua punya kontribusi. Papua punya kapasitas. Papua punya sumber daya manusia. Dan Papua punya hak yang sama untuk ikut memimpin negeri ini.
Jika Prabowo dan Natalius Pigai dipertemukan dalam kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan tersebut dapat menjadi simbol persatuan Melayu dan Melanesia, barat dan timur, dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
Ketika putra Papua diberikan kesempatan yang sama untuk memimpin bersama. Dimana keadilan itu benar-benar terwujud. Waktunya Prabowo melirik Papua. Waktunya Natalius Pigai diperhitungkan. Sebab, Papua bukan hanya bagian dari Indonesia yang harus dibangun, tetapi juga bagian dari Indonesia yang berhak ikut memimpin. (*)
*) Penulis adalah tokoh pemuda Papua, tinggal di Nabire, Papua Tengah
