Nabire, WAGADEI – Tuntutan akan keadilan representasi politik dan pemerataan kekuasaan di tingkat nasional kembali bergema dari Tanah Papua. Tokoh muda Papua, Mando Mote secara tegas mendesak agar seluruh elemen kekuasaan di Papua bersatu mengusung satu calon wakil presiden (cawapres) definitif dari Tanah Papua.
Desakan itu ditujukan kepada anggota DPD RI dan DPR RI asal Papua, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Raya, Majelis Rakyat Papua (MRP) serta asosiasi DPRP se-Tanah Papua Raya.
Menurut Mando, langkah ini merupakan momentum krusial untuk menghadirkan “Pelangi Indonesia,” di mana masyarakat dari tanah Papua juga diberikan ruang terhormat untuk memimpin jalannya pemerintahan di Republik Indonesia demi tercapainya keadilan kekuasaan yang seutuhnya.
“Demi keadilan kekuasaan di Republik ini, seluruh DPD RI, DPR RI, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Raya, MRP dan asosiasi DPRP se-Tanah Papua Raya harus mengusung satu calon wakil presiden dari Tanah Papua,” ujar Mando Mote dalam keterangannya, Jumat, (12/11/2026).
Desakan ini, kata Mando, sejalan dengan diskursus kebangsaan yang mengemuka, di mana keterwakilan wilayah timur, khususnya Papua dinilai masih perlu mendapat porsi kepemimpinan nasional yang strategis.
Ia menilai sudah saatnya Indonesia melihat Papua bukan sekadar sebagai pelengkap di teras rumah nusantara, melainkan sebagai bagian utama dari nahkoda kepemimpinan negara.
“Perlu ada pelangi Indonesia. Papua juga bisa memimpin Indonesia. Ini murni soal keadilan kekuasaan di Indonesia Raya,” katanya tegas.
Desak Presiden dan MPR RI Lirik Melanesia
Dalam seruan yang sama, Mando juga mendesak Presiden Republik Indonesia serta MPR RI agar mempertimbangkan penempatan calon Wakil Presiden dari unsur masyarakat Papua pada konstelasi kepemimpinan nasional mendatang.
Desakan ini didasari oleh tinjauan terhadap aspek keadilan kekuasaan. Selama ini, stigma bahwa masyarakat Papua dianggap terbelakang dan tidak mampu masih kerap melekat. Padahal, hampir lima dekade perjalanan integrasi di bawah kepemimpinan nasional yang mayoritas berasal dari ras Melayu, belum pernah ada figur dari ras Melanesia yang memegang tampuk pimpinan tertinggi di eksekutif nasional.
Masyarakat Papua, menurut Mando, menilai kontribusi wilayah timur, khususnya Papua, terhadap kekayaan dan sumber daya alam Indonesia sangatlah masif.
Namun, timbal balik atau feedback pembangunan serta posisi strategis politik nasional yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) dinilai masih belum sebanding dengan pengorbanan dan kontribusi yang telah diberikan.
Oleh karena itu, penunjukan seorang Wakil Presiden dari Tanah Papua dipandang sebagai langkah korektif yang tepat. Presiden, MPR RI, serta para pimpinan partai politik di Jakarta dinilai tidak keliru jika mulai melirik kawasan Indonesia timur, khususnya Tanah Papua, dalam bursa kepemimpinan nasional.
SDM PAPUA dinilai sudah siap
Para tokoh yang menyuarakan hal ini menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua kini sudah sangat matang dan siap memimpin. Masih banyak figur mumpuni asal Papua yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, serta pengalaman birokrasi maupun politik yang layak dipertanggungjawabkan di panggung nasional.
Dengan memberikan ruang bagi representasi ras Melanesia sebagai Wakil Presiden, hal tersebut tidak hanya mematahkan stigma masa lalu, tetapi juga menjadi wujud nyata dari keadilan struktural demi terciptanya “Pelangi Indonesia” yang utuh dan berkeadilan di bumi Nusantara.
Melalui seruan ini, elemen kepemudaan Papua berharap agar para pemangku kepentingan, pimpinan lembaga legislatif asal Papua di Senayan, para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Raya, lembaga kultur masyarakat adat seperti MRP, hingga jajaran legislatif tingkat provinsi melalui asosiasi DPRP se-Tanah Papua Raya dapat segera melakukan konsolidasi politik besar-besaran.
Langkah taktis dan kolektif ini diharapkan mampu membulatkan tekad untuk menyaring dan menghadirkan satu figur pemimpin nasional terbaik dari Tanah Papua yang siap berlaga dan mengemban amanah sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada konstelasi kepemimpinan nasional mendatang. (*)
