Nabire, WAGADEI – Kabar baik datang di Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini bersinergi membuka jalan lebar bagi dokter-dokter muda Papua Tengah untuk menjadi dokter spesialis lewat beasiswa.
Jalannya tidak lagi harus lewat cara lama yang panjang dan mahal. Kini ada Program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU), di mana dokter bisa sekolah spesialis langsung berbasis rumah sakit. Tahun ini, Kemenkes menargetkan 61 program studi spesialis di 55 RSPPU, dan 31 program studi di antaranya sudah mengantongi izin. Sudah ada 221 dokter yang mulai menjalani pendidikan lewat jalur ini.
Pemerintah pusat juga menyalurkan lebih dari 4.500 beasiswa sejak 2024, dan menugaskan lebih dari 3.600 tenaga medis ke Puskesmas di wilayah terpencil.
Di atas kertas, ini kabar yang sangat menggembirakan. Tapi di Papua Tengah, kabar baik saja tidak cukup. Yang ditunggu masyarakat adalah bukti apakah dokter spesialisnya benar-benar akan ada di Puncak, Intan Jaya, Paniai atau Deiyai?
Dari 66 Rsud, baru 34 yang lengkap
Dalam sambutan Menteri Kesehatan yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes pada upacara HKN di halaman Dinas Kesehatan, Jalan Merdeka Nabire, Kamis (12/11/2026) ada angka yang jujur dan perlu kita renungkan bersama.
Hingga saat ini, baru 34 dari 66 RSUD Kelas C yang baru dibangun di Indonesia yang memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.
Artinya, hampir setengah RSUD kita masih belum lengkap dokternya. Gedungnya sudah megah, alatnya sudah canggih, tapi dokternya belum ada.
Ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini justru pengingat ramah: membangun gedung itu penting, tapi membangun manusia jauh lebih penting dan jauh lebih lama. Dan di sinilah program beasiswa ini menjadi harapan.
Berapa kuota untuk anak Papua Tengah?
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Papua Tengah, Kristianus Tebai, mengatakan program Kemenkes ini sangat selaras dengan program prioritas Gubernur Papua Tengah dalam penyiapan SDM kesehatan anak daerah.
“Dengan adanya dukungan penyiapan SDM dari Gubernur Papua Tengah serta terbukanya akses pendidikan spesialis dari Kemenkes, diharapkan semakin banyak putra-putri daerah yang mampu menyelesaikan pendidikan dokter spesialis,” ujar Kristianus.
Harapan itu tulus. Tapi publik juga berhak bertanya dengan ramah, bahwa dari 4.500 beasiswa nasional itu, berapa yang benar-benar sampai ke dokter anak Papua Tengah? Dari 221 dokter yang sudah masuk RSPPU, berapa orang dari Papua Tengah?
Tanpa angka yang transparan, kita khawatir program baik ini hanya berhenti jadi berita seremonial di hari peringatan, bukan jadi perubahan di lapangan.
Setelah lulus, apakah mereka pulang?
Ini pertanyaan paling sensitif, tapi paling penting.
Kemenkes mengatakan program ini memberi prioritas khusus bagi putra-putri daerah yang dipersiapkan untuk kembali mengabdi di wilayah asalnya. Itu niat yang mulia.
Namun kita semua tahu cerita lama di Papua: banyak anak daerah yang disekolahkan ke luar, lalu tidak kembali karena tidak ada rumah dinas, tidak ada insentif yang layak, tidak ada alat yang memadai, atau tidak ada kepastian penempatan.
Kalau masalah ini tidak dijawab sejak sekarang, kita bisa mengulang cerita yang sama: Papua Tengah membiayai, daerah lain yang menikmati dokternya.
Karena itu, sinergi Pemprov dan Kemenkes ini harus dilanjutkan dengan tiga janji yang konkret:
1. Kontrak pengabdian yang jelas. Dokter yang dibiayai beasiswa harus kembali dan mengabdi di Papua Tengah dalam jangka waktu yang disepakati, bukan sekadar imbauan moral.
2. RSUD disiapkan sebelum dokternya pulang. Jangan sampai dokter spesialis anak Papua Tengah pulang, tapi tidak ada alat USG, tidak ada ruang operasi yang layak, atau tidak ada obat.
3. Data dibuka ke publik. Berapa dokter Papua Tengah yang daftar, berapa yang lolos, di mana mereka sekolah, dan kapan mereka pulang. Dengan data terbuka, masyarakat bisa ikut mengawal, bukan hanya mendengar janji.
Upaya pemerintah ini patut diapresiasi. Untuk pertama kalinya, jalan menjadi dokter spesialis dibuka lebih lebar untuk anak daerah, tidak hanya untuk mereka yang punya uang dan koneksi.
Upacara HKN ke-62 di Nabire yang diikuti jajaran Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, ASN, Non-ASN dan mitra kerja Dinas Kesehatan, menjadi momentum yang baik untuk memulai babak baru ini.
Tapi momentum harus diubah menjadi sistem. Beasiswa harus diubah menjadi dokter yang benar-benar praktik di Nabire, Timika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya.
Karena bagi ibu di Ilaga yang anaknya demam tinggi atau bapak di Sugapa yang istrinya harus melahirkan dengan komplikasi, yang mereka butuhkan bukan berita tentang beasiswa. Yang mereka butuhkan adalah dokter spesialis yang ada di samping mereka, di tanah kelahirannya sendiri. (*)
