NABIRE, WAGADEI – Memasuki awal November 2026, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah masih jauh dari target.
Dari total anggaran sebesar Rp2,7 triliun yang sudah termasuk alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus), realisasi baru mencapai 42 persen. Padahal tahun anggaran 2026 tinggal menyisakan kurang dari dua bulan lagi.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah, Alexander Manansang, mengakui kondisi ini sulit dikejar.
“Prediksi saya nanti di akhir tahun ini di bawah 80 persen lah bisa terserap. Tidak bisa lebih,” ujar Alexander saat diwawancarai awak media di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (5/11/2026).
Menurut Alexander, salah satu pemicu utama lambatnya penyerapan adalah keterlambatan proses pelelangan barang dan jasa di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lelang yang seharusnya sudah berjalan sejak awal tahun, banyak yang baru berjalan di pertengahan tahun. Akibatnya, pekerjaan fisik terlambat, pencairan pun ikut terlambat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memprediksi total anggaran akan membengkak hingga sekitar Rp3 triliun lebih setelah memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta sumber pembiayaan lainnya.
Saat ini, BPPKAD mulai memetakan program kerja OPD berdasarkan keseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan. OPD yang realisasi fisiknya sudah tinggi tetapi realisasi keuangannya masih rendah akan didorong untuk segera melakukan pencairan.
Sebaliknya, OPD yang sudah mencairkan anggaran tetapi pekerjaan fisiknya belum jalan akan menjadi perhatian khusus pengawasan.
BPPKAD meminta seluruh OPD untuk bergerak cepat di sisa waktu yang ada agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan dan program pembangunan yang sudah direncanakan tidak gagal total di akhir tahun. (*)
