Jakarta, WAGADEI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dalam pertemuan yang berlangsung hari ini, 29 Oktober 2026.
Usulan utama mencakup rencana pembangunan colstorids terbesar yang akan dibangun di dua kawasan strategis, yaitu Timika dan Nabire itu langsung disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Karlos Matuan.
Usulan tersebut langsung mendapat respon positif dari jajaran pimpinan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal: Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.
Menurut Deinas, jawaban resmi atas proposal tersebut dijadwalkan akan disampaikan pada tahun 2027 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Deinas menegaskan, prioritas utama pembangunan sektor perikanan adalah agar masyarakat pesisir pantai dapat membudidayakan ikan serta mendapatkan pengadaan perahu.
“Langkah ini kami harapkan dapat menggerakkan perputaran perekonomian secara langsung di tengah masyarakat, mengingat yang paling berhak menangkap dan memanfaatkan hasil laut adalah masyarakat pesisir itu sendiri,” ujarnya dibalik selularnya.
Kampung Nelayan Diperbanyak, Keterlibatan Orang Asli Papua Jadi Syarat Penting
Wagub Deinas juga melaporkan, pembangunan kampung nelayan terus digalakkan. Saat ini telah dibangun 6 kampung nelayan di Nabire dan 8 di Timika, dan Kementerian menyatakan siap menambah jumlahnya.
Poin penting yang juga disampaikan adalah komitmen agar pembangunan di sektor ini melibatkan secara langsung Orang Asli Papua (OAP). Pemprov menegaskan, sekalipun tender dimenangkan oleh pihak luar, pelaksanaannya wajib melibatkan warga lokal.
“Kalau kerjanya di Nabire harus libatkan orang Nabire, kalau di Dogiyai harus libatkan orang asli Dogiyai dan seterusnya. Orang asli Papua tidak boleh jadi penonton setia, jangan hanya mencium bau, tetapi harus ambil bagian membangun negerinya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?,” kata Wagub Deinas Geley.
Kementerian Perikanan dan Kelautan merespon positif usulan ini, termasuk kesepakatan bahwa pemenang tender dari luar wajib menyerahkan sub-kontrak kepada Orang Asli Papua.
Pengembangan Potensi Perikanan Darat dan Pegunungan
Pemprov Papua Tengah juga mengusulkan pemanfaatan potensi perairan pedalaman. Di Kabupaten Paniai dan Deiyai yang memiliki tiga danau besar yaitu danau Paniai, Tage dan Tigi dikembangkan budidaya ikan mujair, mas, dan lele. Sementara di kawasan pesisir Nabire dan Mimika, masyarakat asli Papua diberdayakan untuk mengelola perikanan laut.
“Khusus untuk daerah pegunungan seperti Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, saya sudah usulkan pembangunan kolam ikan berukuran minimal 1.000 meter persegi (50×50 meter) di setiap desa atau kampung. Hal ini agar masyarakat dapat membudidayakan ikan dan membuka peluang perdagangan antarwilayah,” ungkapnya.
Wakil Gubernur menegaskan pihaknya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan di daerah, namun dukungan serta kolaborasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan di sektor perikanan, kelautan, maupun sektor lainnya dapat berjalan optimal di wilayah Papua Tengah. (*)
