Nabire, WAGADEI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk memperkuat layanan kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit besar di Nabire hingga rehabilitasi puluhan puskesmas di delapan kabupaten.
Dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Tengah Deinas Geley usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, pada hari Rabu, (28/10/2026).
Deinas mengatakan, pemerintah pusat merespons positif sejumlah usulan prioritas yang diajukan Gubernur Meki Nawipa dan dirinya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Tengah.
Salah satu yang paling utama adalah pembangunan rumah sakit besar tingkat provinsi di Nabire.
“Puji Tuhan, kami di Provinsi Papua Tengah sudah siapkan tanah 20 hektare. Lahan itu akan dibangun rumah sakit besar,” ujar Deinas Geley.
Lahan seluas 20 hektare tersebut disiapkan untuk menjadi pusat rujukan baru bagi pasien dari delapan kabupaten, agar tidak lagi harus dirujuk ke Jayapura, Makassar, bahkan Jakarta hanya untuk mendapatkan layanan spesialis.
Tidak Hanya RS, 54 Puskesmas Akan Direhab
Selain rumah sakit provinsi, Kemenkes juga menyetujui usulan rehabilitasi 54 puskesmas dari total 117 puskesmas yang ada di Papua Tengah.
Perbaikan ini menyasar wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas yang rusak, kekurangan alat, hingga keterbatasan listrik menjadi perhatian.
“Kementerian Kesehatan juga merespons usulan peralatan medis untuk puskesmas, termasuk perangkat pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan dalam kondisi fasilitas listrik terbatas,” kata Deinas.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN), alat kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan agar nakes di daerah terpencil tetap bisa memberikan pelayanan optimal.
Butuh Dokter Spesialis dan Ambulans Udara
Pemprov juga mengusulkan pemenuhan dokter spesialis di delapan kabupaten serta dukungan operasional bagi tenaga kesehatan di puskesmas.
Yang paling menarik, Papua Tengah mendapat respons positif untuk kebutuhan ambulans udara berupa helikopter.
Fasilitas ini nantinya akan digunakan untuk evakuasi cepat pasien darurat — seperti ibu hamil yang butuh pertolongan persalinan, korban kecelakaan, hingga pasien dengan kondisi medis serius di wilayah yang sulit dijangkau darat seperti Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya.
“Lokasi penempatan helikopter masih akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan,” kata Geley.
Ia berharap dengan adanya ambulans udara, waktu evakuasi pasien dari pedalaman ke rumah sakit rujukan bisa dipangkas dari berjam-jam bahkan berhari-hari, menjadi hanya hitungan menit.
Pemkab Diminta Siapkan Lahan
Deinas menegaskan, dukungan pemerintah pusat ini harus dijemput dengan kesiapan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Kemenkes meminta pemerintah kabupaten bersama provinsi menyiapkan lahan agar pembangunan bisa segera ditindaklanjuti.
“Pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, setiap program yang disiapkan pemerintah pusat harus kita jemput dan koordinasikan agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Geley. (*)
