Timika, WAGADEI – Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika menggelar aksi damai pada hari Senin, (3/7/2026) sekaligus massa bergerak memikul salib kayu berwarna merah menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk menyampaikan manifesto hak rakyat Papua.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.51 WP itu diikuti oleh laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang tua dari sejumlah distrik di Mimika. Dalam foto dokumentasi yang beredar, terlihat massa mengangkat tinggi-tinggi salib berwarna merah sebagai simbol utama dalam aksi kali ini. Salib tersebut dipikul di pundak sambil mengepalkan tangan sebagai tanda perlawanan.
Beberapa peserta juga membawa bendera berwarna merah yaitu bendera KNPB yang merupakan Bendera Perlawanan, serta mengenakan pakaian adat, noken, dan kaos bermotif khas Papua. Kehadiran anak-anak dan kaum ibu mewarnai barisan panjang massa yang berjalan dari titik kumpul menuju kantor DPRK
SIMBOL SALIB SEBAGAI PENOLAKAN KEKERASAN
Ketua KNPB Wilayah Mimika, Yanto Awerkion memimpin orasi di titik kumpul menyampaikan bahwa salib yang dipikul bukan untuk provokasi, melainkan sebagai simbol iman dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan, kekerasan dan kematian di Tanah Papua.
“Kami memikul salib Yesus sebagai tanda bahwa rakyat Papua sedang disalibkan oleh ketidakadilan. Kami datang dengan damai untuk menyampaikan manifesto rakyat. Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa iman dan suara kebenaran,” kata Awerkion saat orasi.
Dalam tuntutannya, massa menyoroti masih tingginya eskalasi konflik bersenjata di wilayah pegunungan Papua yang berdampak pada pengungsian warga sipil, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta operasi militer yang dinilai berlebihan. Massa juga menyuarakan penolakan terhadap kriminalisasi warga sipil, perampasan tanah adat dan masuknya investasi yang tidak berpihak kepada orang asli Papua.
Tiba di Kantor DPRK, Aspirasi Diserahkan
Setelah long march, massa tiba di halaman Kantor DPRK Wilayah Mimika dan diterima oleh perwakilan anggota. Dalam suasana tertib, manifesto berisi tuntutan rakyat dibacakan dan diserahkan secara resmi.
Poin utama dalam manifesto yang disampaikan antara lain: desakan penghentian operasi militer di wilayah sipil, penarikan pasukan non-organik dari Papua, pembentukan tim pencari fakta independen untuk kasus pelanggaran HAM, pemenuhan hak pengungsi serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama.
Perwakilan DPRK yang menerima aspirasi menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang berlangsung. Pihaknya berjanji akan meneruskan seluruh poin manifesto kepada pimpinan DPRK Papua dan lembaga terkait di tingkat nasional sebagai bahan advokasi kebijakan.
“Kami menghargai cara penyampaian yang damai. Ini adalah hak konstitusional warga. Kami akan koordinasikan dengan anggota lain dan teruskan aspirasi ini,” kata salah satu anggota DPRK yang menerima massa.
Aksi damai berulang di Mimika
Ini bukan aksi pertama KNPB Wilayah Mimika di tahun 2026. Pada 1 Mei 2026 lalu, ratusan massa KNPB juga mendatangi DPRK Mimika untuk menyuarakan hal serupa, yakni penghentian konflik dan penolakan militerisme. Saat itu Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion, menyebut ada sekitar 107.000 warga Papua yang berstatus pengungsi akibat ketidakamanan.
Penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti salib dalam aksi massa di Papua memang kerap muncul. Bagi banyak warga, salib menjadi penanda penderitaan sekaligus harapan akan keadilan dan perdamaian,” katanya. (*)
