Nabire, WAGADEI – Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan bukti nyata kemitraan yang matang antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPR Papua Tengah untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan dan pembangunan demi kepentingan masyarakat.
Kesepakatan tersebut disepakati bersama dalam Rapat Paripurna yang digelar di Nabire, Jumat, (31/7/2026).
Pendapat akhir Gubernur Papua Tengah disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, dr. Silwanus A. Soemoele. Ia menegaskan, seluruh masukan, saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh anggota dewan selama proses pembahasan menjadi catatan berharga yang tidak akan diabaikan.
Justru, hal-hal tersebut akan dijadikan pijakan utama untuk menyempurnakan cara kerja pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan yang lebih tertib.
“Kami memandang kritis dan masukan dari DPR sebagai bentuk kepedulian bersama agar pengelolaan daerah semakin baik. Seluruh catatan tersebut akan kami tindaklanjuti secara serius untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang,” ujar Silwanus.
Pemerintah Provinsi juga menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar menjadi lebih efektif, efisien dan benar-benar tepat sasaran. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diimbau menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kedisiplinan, kecepatan pelaksanaan program, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok Papua Tengah.
Di kesempatan itu, Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari anggota DPR Papua Tengah, jajaran aparatur pemerintahan, hingga tim teknis yang bekerja keras menyusun dokumen ini.
Di akhir pernyataannya, ditegaskan bahwa keharmonisan dan kerja sama yang terjalin saat ini adalah kekuatan terbesar untuk menjawab harapan masyarakat akan pembangunan yang adil, merata dan sejahtera di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. (*)
