NABIRE, WAGADEI – Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan progres signifikan. Saat ini, pembangunan tiga gedung utama, yakni Kantor Gubernur Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, usai mengikuti apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (5/1/2026).
Yulianus menjelaskan, pembangunan ketiga gedung utama tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mulai merealisasikan pembangunan gedung perkantoran tambahan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sejalan dengan kebijakan Bapak Gubernur, pada 27 Desember lalu telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tiga gedung tower kantor yang bersumber dari APBD. Kontrak pekerjaan sudah berjalan dan dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan gedung yang dibiayai APBN,” ujar Mambrasar.
Pada tahap awal, pemerintah membangun tiga tower kantor dengan nilai kontrak sekitar Rp400 miliar. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung daya tampung aparatur sipil negara (ASN) sekaligus sebagai langkah awal penataan kawasan pusat pemerintahan.
“Tahap pertama dibangun tiga tower. Selanjutnya, sesuai arahan Bapak Gubernur, direncanakan pembangunan dua tower tambahan pada tahun berjalan. Secara keseluruhan, ditargetkan akan dibangun delapan tower kantor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mambrasar menyampaikan bahwa target besar Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berkantor secara terpusat di kawasan pusat pemerintahan pada tahun 2029. Sejumlah OPD yang direncanakan menempati tower tahap awal antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), yang ditargetkan selesai juga pada akhir tahun 2026.
Selain pembangunan gedung perkantoran, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga melakukan penataan kawasan pusat pemerintahan secara terpadu, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan, sistem kelistrikan, serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
“Penataan kawasan ini mengacu pada konsep jaringan bawah tanah atau ground system, sehingga kabel listrik, telekomunikasi, dan sistem informatika tidak lagi menggunakan jaringan udara,” terang Mambrasar.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan pusat pemerintahan melibatkan sinergi antara proyek yang bersumber dari APBN dan APBD, dengan pelaksana pekerjaan oleh PT Perum Perumnas. Untuk mendukung kelancaran kelistrikan dan telekomunikasi, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan PLN dan Telkomsel guna melakukan penyesuaian jaringan secara bertahap.
Dalam mendukung konektivitas kawasan, pemerintah daerah turut memprioritaskan pembukaan dan peningkatan akses jalan utama menuju bandara serta menuju kawasan pusat pemerintahan, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Papua Tengah yang mencakup delapan kabupaten.
Di sektor infrastruktur dasar, Mambrasar mengungkapkan bahwa Papua Tengah telah memperoleh dukungan APBN untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Saat ini, pemerintah daerah tengah melakukan survei dan identifikasi sejumlah sumber air, termasuk di wilayah Kali Biru dan Kali Jering, yang direncanakan berlangsung selama tiga hingga empat bulan.
“Pada tahun ini kami fokus melakukan survei dan identifikasi sumber air. Setelah seluruh bangunan dan fasilitas utama selesai, pembangunan infrastruktur air bersih akan dilanjutkan untuk mendukung kawasan pusat pemerintahan,” pungkasnya. (*)
